Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Al-Manar, Menkominfo Tolak Bertemu Indosat

Kompas.com - 14/08/2008, 13:48 WIB

JAKARTA, KAMIS — Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh menolak melakukan pertemuan dengan pihak Indosat terkait desakan penghentian siaran Al-Manar, stasiun televisi milik kelompok Hezbollah. Pertemuan justru mengindikasikan pemerintah campur tangan perihal bisnis Indosat.

"Enggak perlu itu. Pemerintah tidak boleh intervensi di Indosat, jadi apalagi di pemerintah luar negeri," kata Menkominfo M Nuh seusai mengikuti penganugerahan terhadap kehormatan RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8).

Menkominfo menilai, prinsip yang sepatutnya menjadi pijakan adalah peraturan dan perundangan yang selama ini berlaku di Indonesia, dan bukan atas permintaan negara lain.

"Jadi tidak ada yang namanya intervensi. Kalau ada negara lain meminta, ya biarin saja minta. Tapi kita tetap berpegang pada law of game. Kalau aturannya boleh ya boleh siapa pun, kalau aturan enggak boleh ya enggak boleh siapa pun," ungkapnya.

Menurut Menkominfo, pihaknya sudah bertemu dengan Duta Besar AS Urusan Informasi saat berada di Barcelona, 2-3 bulan lalu. Saat itu, pemerintah menegaskan sikap yang tetap menghargai perundangan. Pemerintah juga akan mengembalikan masalah Al-Manar ke pihak Indosat. "Kita berikan kepada Indosat, silakan dikaji. Kalau memenuhi persyaratan dilanjutkan, kalau enggak selesai ya disetop," ujarnya.

Menyangkut langkah Kedutaan Besar Amerika di Indonesia yang telah meminta Indosat membatalkan kontrak, dan juga melobi Jakarta agar melarang Al-Manar, Menkominfo menegaskan, pihaknya sama sekali tidak menerima surat permintaan tersebut. "Tidak pernah, dia tidak berani membuat surat," tuturnya.

Disinggung Al-Manar (menara suar dalam bahasa Indonesia) sebagai televisi milik Hezbollah, kelompok yang dicap teroris oleh Amerika dan Israel, Menkominfo enggan memberikan penilaian. "Kita tidak mempunyai kompetensi untuk menilai itu, selama itu Al-Manar, Al Jazeera, BBC, dan CNN itukan penyiaran televisi. Pemerintah tidak akan intervensi terkait kewenangan suatu badan bisnis," dia menegaskan. (Persda Network/Ade Mayasanto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com