Soal Al-Manar, Menkominfo Tolak Bertemu Indosat

Kompas.com - 14/08/2008, 13:48 WIB
Editor

JAKARTA, KAMIS — Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh menolak melakukan pertemuan dengan pihak Indosat terkait desakan penghentian siaran Al-Manar, stasiun televisi milik kelompok Hezbollah. Pertemuan justru mengindikasikan pemerintah campur tangan perihal bisnis Indosat.

"Enggak perlu itu. Pemerintah tidak boleh intervensi di Indosat, jadi apalagi di pemerintah luar negeri," kata Menkominfo M Nuh seusai mengikuti penganugerahan terhadap kehormatan RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8).

Menkominfo menilai, prinsip yang sepatutnya menjadi pijakan adalah peraturan dan perundangan yang selama ini berlaku di Indonesia, dan bukan atas permintaan negara lain.

"Jadi tidak ada yang namanya intervensi. Kalau ada negara lain meminta, ya biarin saja minta. Tapi kita tetap berpegang pada law of game. Kalau aturannya boleh ya boleh siapa pun, kalau aturan enggak boleh ya enggak boleh siapa pun," ungkapnya.

Menurut Menkominfo, pihaknya sudah bertemu dengan Duta Besar AS Urusan Informasi saat berada di Barcelona, 2-3 bulan lalu. Saat itu, pemerintah menegaskan sikap yang tetap menghargai perundangan. Pemerintah juga akan mengembalikan masalah Al-Manar ke pihak Indosat. "Kita berikan kepada Indosat, silakan dikaji. Kalau memenuhi persyaratan dilanjutkan, kalau enggak selesai ya disetop," ujarnya.

Menyangkut langkah Kedutaan Besar Amerika di Indonesia yang telah meminta Indosat membatalkan kontrak, dan juga melobi Jakarta agar melarang Al-Manar, Menkominfo menegaskan, pihaknya sama sekali tidak menerima surat permintaan tersebut. "Tidak pernah, dia tidak berani membuat surat," tuturnya.

Disinggung Al-Manar (menara suar dalam bahasa Indonesia) sebagai televisi milik Hezbollah, kelompok yang dicap teroris oleh Amerika dan Israel, Menkominfo enggan memberikan penilaian. "Kita tidak mempunyai kompetensi untuk menilai itu, selama itu Al-Manar, Al Jazeera, BBC, dan CNN itukan penyiaran televisi. Pemerintah tidak akan intervensi terkait kewenangan suatu badan bisnis," dia menegaskan. (Persda Network/Ade Mayasanto)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.