Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Depperin Baru Berhemat Listrik 8,14 Persen

Kompas.com - 18/08/2008, 16:55 WIB

Laporan Wartawan Kompas Stefanus Osa

JAKARTA, SENIN- Penghematan energi listrik yang terus didorong pemerintah di lingkungan istana, departemen maupun lembaga pemerintah lainnya belum membuah hasil signifikan. Departemen Perindustrian, misalnya, yang beberapa hari lalu disindir Wakil Preisden Jusuf Kalla, karena lampu-lampu di beberapa ruang di gedung Depperin terlihat menyala. Padahal, saat itu bukanlah hari kerja.

Dari data Depperin di Jakarta, Senin (18/8), penghematan listrik di lingkungan Departemen Perindustrian tampaknya memang belum signifikan. Tingkat konsumsi Januari-Agustus 2008 tercatat 3,051 juta KWh atau hanya turun 8,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar 3,321 juta KWh. Sementara, jumlah tagihan Januari-Agustus 2008 mencapai Rp 2,065 miliar atau cuma turun 2,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp 2,114 miliar.

Namun demikian, apabila dicermati tingkat konsumsi maupun jumlah tagihannya sepanjang Januari-Agustus 2008 memang terlihat fluktuatif dengan kecenderungan menurun setiap bulannya. Tingkat konsumsi Januari 2008 mencapai 440.520 KWh, Februari 360.900 KWh, Maret 355.680 KWh, April 361.440 KWh, Mei 391.680 KWh, Juni 400.080 KWh, Juli 431.700 KWh, dan Agustus 309.120 KWh. Jumlah tagihan Januri 2008 tercatat Rp 291,37 juta, Februari Rp 246,186 juta, Maret Rp 243,73 juta, April Rp 246,8 juta, Mei Rp 262,695 juta, Juni Rp 261,444 juta, Juli Rp 274,588 juta, dan Agustus Rp 238,87 juta.

Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Depperin Mudhori di Jakarta, Senin (18/8), mengatakan, Upaya penghematan masih terus berlangsung, termasuk mematikan lampu sorot gedung sebanyak 16 lampu masing-masing berdaya listrik 2.000 watt.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Penerapan Pajak Karbon, Kewenangan Ada di Pemerintah

Soal Penerapan Pajak Karbon, Kewenangan Ada di Pemerintah

Whats New
Pedagang Pasar Tanah Abang Dukung Pemerintah Larang Tiktok Shop untuk Berjualan

Pedagang Pasar Tanah Abang Dukung Pemerintah Larang Tiktok Shop untuk Berjualan

Whats New
 IHSG Ambles 1,07 Persen Usai Bursa Karbon Dirilis, Rupiah Mengikuti

IHSG Ambles 1,07 Persen Usai Bursa Karbon Dirilis, Rupiah Mengikuti

Whats New
Sistem Rekrutmen ASN Transparan, Menteri PANRB: Putrinya Pak Jokowi Saja Tidak Lolos Tes

Sistem Rekrutmen ASN Transparan, Menteri PANRB: Putrinya Pak Jokowi Saja Tidak Lolos Tes

Whats New
Peralihan Konsumsi Rokok hingga Larangan Ekspor Mineral Jadi Tantangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2024

Peralihan Konsumsi Rokok hingga Larangan Ekspor Mineral Jadi Tantangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2024

Whats New
Mentan SYL Sebut Kerja Sama Pangan Penting untuk Hadapi Tantangan Global

Mentan SYL Sebut Kerja Sama Pangan Penting untuk Hadapi Tantangan Global

Whats New
Luhut: Potensi Investasi Bursa Karbon Mencapai Rp 146,3 Triliun

Luhut: Potensi Investasi Bursa Karbon Mencapai Rp 146,3 Triliun

Whats New
Simak Jenis hingga Syarat Ajukan KPR di BTN

Simak Jenis hingga Syarat Ajukan KPR di BTN

Whats New
Update Rencana LRT Bali, Kemungkinan Dibangun di Bawah Tanah, Biaya Bisa Bengkak 3 Kali Lipat

Update Rencana LRT Bali, Kemungkinan Dibangun di Bawah Tanah, Biaya Bisa Bengkak 3 Kali Lipat

Whats New
OJK: Pelaksanaan Bursa Karbon di RI Lebih Cepat dari Negara Asia Lainnya

OJK: Pelaksanaan Bursa Karbon di RI Lebih Cepat dari Negara Asia Lainnya

Whats New
Bakal Dibahas DPR, Sampai Mana RUU Perkoperasian?

Bakal Dibahas DPR, Sampai Mana RUU Perkoperasian?

Whats New
Mengenal Platform Jual Beli Karbon Berbasis Ritel di Indonesia

Mengenal Platform Jual Beli Karbon Berbasis Ritel di Indonesia

Whats New
Jangan Pakai Pinpri, Ini 4 Produk Alternatif untuk Pinjaman Dana

Jangan Pakai Pinpri, Ini 4 Produk Alternatif untuk Pinjaman Dana

Spend Smart
Pemerintah Yakin Setoran Pajak Lampaui Target di Akhir 2023

Pemerintah Yakin Setoran Pajak Lampaui Target di Akhir 2023

Whats New
Harga Tiket Kereta Cepat Diusulkan Rp 250.000-Rp 300.000 'Worth It' Enggak? Begini Tanggapan Masyarakat

Harga Tiket Kereta Cepat Diusulkan Rp 250.000-Rp 300.000 "Worth It" Enggak? Begini Tanggapan Masyarakat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com