Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harmonisasikan Belanja Modal dan Barang

Kompas.com - 19/08/2008, 13:58 WIB

JAKARTA, SELASA - Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, namun sekaligus juga meminimalkan belanja negara agar terjadi penghematan anggaran, pemerintah melakukan harmonisasi belanja barang dan belanja modal tahun anggaran 2009.

Harmonisasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan belanja modal pemerintah yang harus meningkat pada tahun depan, dan sebaliknya meminimalkan belanja negara dengan cara penghematan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Analisa Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menjawab pers, seusai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/8).

Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri terkait seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Syafii Djamal, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian yang dijabat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru tidak hadir. "Rapat tadi tidak membahas penambahan anggaran di APBN 2009. Akan tetapi, melhat kembali komposii belanja barang dan modal supaya ada harmonisasi di anggaran," ujar Anggito.

Menurut Anggito, supaya penggunaan anggaran itu fokus, belanja modalnya harus dinaikan. Sebab, dengan begitu, hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Akan tetapi, sebaliknya belanja barang harus diminimalkan, karena harus dihemat," tambah Anggito.

Catatan Kompas, belanja barang di APBN 2009 tercatat sebesar Rp 76,4 triliun dan belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun. Total belanja pemerintah mencapai Rp 818,2 triliun.

Dalam rapat itu, Kalla, lanjut Anggito, juga menanyakan belanja barang di Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan. "Berapa kebutuhan anggaran selama tiga tahun ke depan itu? Dan, berapa yang sudah dialokasikan dan ditampung di APBN 2009. Sedangkan yang belum ditampung sekarang, akan ditampung di anggaran tahun-tahun mendatang," papar Anggito.

Ditambahkan oleh Anggito, Kalla juga menanyakan bagaimana halnya dengan pendanaan proyek-proyek infrastruktur Public Privat Partnershif (PPP) seperti jalan tol, listrik dan sebagainya. "Karena proyek-proyek tersebut, tidak sepenuhnya APBN, akan tetapi bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dan swasta," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com