Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Investor Nonsyariah Borong Sukuk

Kompas.com - 26/08/2008, 15:04 WIB

Laporan Wartawan Kompas Orin Basuki

JAKARTA, SELASA - Meskipun prinsip yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN adalah prinsip syariah, namun investor nonsyariah justru memborong dua seri sukuk negara perdana yang diterbitkan hari ini. Itu dimungkinkan karena dari total sukuk yang dijual pemerintah Rp 4,699 triliun, 90,44 persen dari investor berasal dari lembaga keuangan konvesnional atau nonsyariah.

"Itu menunjukan jenis investor kita yang sama sekali tidak melihat jenis obligasinya, melainkan murni memperhitungan imbal hasilnya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam Penerbitan SBSN Perdana di Jakarta, Selasa (26/8).

Dalam paparannya, Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto menyebutkan, pembeli terbesar dua seri SBSN perdana, baik seri IFR ( Ijarah Fixed Rate) 001 maupun IFR002, berasal dari asuransi (29,8 persen dari total penerbitan), lalu perbankan konvensional (27,01 persen) , kemudian disusul lembaga keuangan lain (24,16 persen). Selain itu bagian-bagian kecil SBSN tersebar di perbankan syariah (9,66 persen), lalu dana pensiun (4,77 persen), reksadana (2,45 persen), dan yayasan sebesar 2,08 persen. "Yang termasuk luar biasa adalah adanya investor individu yang menyampaikan penawaran, yakni sebanyak 0,06 persen dari total penerbitan," ujar Rahmat.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan target indikatif penerbitan SBSN perdana ini sebesar Rp 5 triliun. Lalu dalam masa pembentukan harga atau masa pemesanan selama empat hari diketahui bahwa jumlah yang memesan mencapai Rp 8, 07 triliun, atau terjadi kelebihan penawaran di atas target inidikatif sebesar 1,6 kali. "Porsi permintaan dari investor domestik cukup tinggi, yakni sekitar Rp 7,1 triliun atau setara 88 persen dari total permintaan," ujar Rahmat.

Secara detail, untuk seri IFR001, nilai permintaan yang masuk mencapai Rp 4,839 triliun, namun yang dimenangkan hanya Rp 2,714 triliun. Pemerintah melepas IFR001 pada level imbal hasil ( yield) 11,8 persen. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2015 dengan tingkat imbalan sebesar 11,8 persen.

Adapun untuk seri IFR002, nilai permintaan yang masuk mencapai Rp 3,231 triliun, namun yang dimenangkan hanya Rp 1,985 triliun. Pemerintah melepas IFR001 pada level imbal hasil ( yield) 11,95 persen. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2018 dengan tingkat imbalan sebesar 11,95 persen. "Itu jauh dibandingkan yield tertinggi yang masuk pada masa penawaran, yakni 13,5 persen untuk IFR001 dan 12,75 persen untuk IFR002," ujar Rahmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Naik, Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Batu Bara hingga Emas April 2024

Whats New
Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Alasan Mandala Finance Tak Bagi Dividen untuk Tahun Buku 2023

Whats New
Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

Whats New
Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Whats New
Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Heboh soal Kualifikasi Lowker KAI Dianggap Sulit, Berapa Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com