Investor Nonsyariah Borong Sukuk

Kompas.com - 26/08/2008, 15:04 WIB
Editor

Laporan Wartawan Kompas Orin Basuki

JAKARTA, SELASA - Meskipun prinsip yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN adalah prinsip syariah, namun investor nonsyariah justru memborong dua seri sukuk negara perdana yang diterbitkan hari ini. Itu dimungkinkan karena dari total sukuk yang dijual pemerintah Rp 4,699 triliun, 90,44 persen dari investor berasal dari lembaga keuangan konvesnional atau nonsyariah.

"Itu menunjukan jenis investor kita yang sama sekali tidak melihat jenis obligasinya, melainkan murni memperhitungan imbal hasilnya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat berbicara dalam Penerbitan SBSN Perdana di Jakarta, Selasa (26/8).

Dalam paparannya, Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto menyebutkan, pembeli terbesar dua seri SBSN perdana, baik seri IFR ( Ijarah Fixed Rate) 001 maupun IFR002, berasal dari asuransi (29,8 persen dari total penerbitan), lalu perbankan konvensional (27,01 persen) , kemudian disusul lembaga keuangan lain (24,16 persen). Selain itu bagian-bagian kecil SBSN tersebar di perbankan syariah (9,66 persen), lalu dana pensiun (4,77 persen), reksadana (2,45 persen), dan yayasan sebesar 2,08 persen. "Yang termasuk luar biasa adalah adanya investor individu yang menyampaikan penawaran, yakni sebanyak 0,06 persen dari total penerbitan," ujar Rahmat.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan target indikatif penerbitan SBSN perdana ini sebesar Rp 5 triliun. Lalu dalam masa pembentukan harga atau masa pemesanan selama empat hari diketahui bahwa jumlah yang memesan mencapai Rp 8, 07 triliun, atau terjadi kelebihan penawaran di atas target inidikatif sebesar 1,6 kali. "Porsi permintaan dari investor domestik cukup tinggi, yakni sekitar Rp 7,1 triliun atau setara 88 persen dari total permintaan," ujar Rahmat.

Secara detail, untuk seri IFR001, nilai permintaan yang masuk mencapai Rp 4,839 triliun, namun yang dimenangkan hanya Rp 2,714 triliun. Pemerintah melepas IFR001 pada level imbal hasil ( yield) 11,8 persen. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2015 dengan tingkat imbalan sebesar 11,8 persen.

Adapun untuk seri IFR002, nilai permintaan yang masuk mencapai Rp 3,231 triliun, namun yang dimenangkan hanya Rp 1,985 triliun. Pemerintah melepas IFR001 pada level imbal hasil ( yield) 11,95 persen. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2018 dengan tingkat imbalan sebesar 11,95 persen. "Itu jauh dibandingkan yield tertinggi yang masuk pada masa penawaran, yakni 13,5 persen untuk IFR001 dan 12,75 persen untuk IFR002," ujar Rahmat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Siapkan Transportasi Cerdas dan Terintegrasi di IKN

Kemenhub Siapkan Transportasi Cerdas dan Terintegrasi di IKN

Whats New
Diminta IMF Sudahi 'Burden Sharing', BI Janji Berakhir Tahun Ini

Diminta IMF Sudahi "Burden Sharing", BI Janji Berakhir Tahun Ini

Whats New
Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Earn Smart
Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Whats New
Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Whats New
Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Whats New
Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

Whats New
BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.