PTBA dan PTKA Terganjal Pajak

JAKARTA, RABU - Rencana PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) dan PT Kereta Api membentuk perusahaan patungan (joint venture) belum terealisasi karena terganjal pajak pengalihan aset.
    
"Terganjal pajak pengalihan aset senilai Rp630 miliar, terdiri atas revaluasi aset Rp430 miliar dan pajak pengalihan aset Rp200," kata Direktur Utama PTBA, Sukrisno saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (4/12).
    
Menurut Sukrisno, nilai pajak akibat pembentukan anak usaha tersebut cukup besar. Sehingga, pihaknya merasa ragu untuk melanjutkan pembentukan perusahaan itu.
    
Ia menjelaskan, kedua BUMN tersebut telah menyampaikan masalah tersebut kepada Menteri Keuangan agar pajak tersebut bisa dibebaskan. Tapi, dari Menkeu belum ada tindak lanjut.    
    
Selain itu, persoalan pajak tersebut juga disampaikan kepada Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil selaku kuasa pemegang saham pemerintah.
   
Menurut catatan, nama perusahaan patungan tersebut yaitu Kereta Api Trans Sriwijaya. Porsi kepemilikan PT KA sebesar 70 persen saham dengan menyertakan aset berupa infrastruktur dan jalur kereta api senilai Rp4 triliun. Selebihnya, atau 30 persen dimiliki PTBA dengan menyertakan sisa modal yang 30 persen sebanyak Rp464 miliar.
    
KA Trans Sriwijaya ini nantinya akan membangun rel ganda untuk meningkatkan angkutan batu bara dari 10 juta ton tahun 2008 menjadi 20 juta ton dalam waktu lima tahun.
   
Sementara itu, Dirut PT KA Ronny Wahyudi menjelaskan, Trans Sriwijaya akan mengangkut batu bara dari tambang PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Tujuan akhirnya, dua dermaga batu bara yaitu pelabuhan Tarahan di Lampung sejauh 416 kilometer dan menuju pelabuhan Kertapati di Palembang sejauh 160 kilometer.
   
Keputusan rapat Komisi VI yang dipimpin Totok Daryanto dari Fraksi PAN ini,  menyatakan sepakat mendukung proyek tersebut sepanjang masih menguntungkan kedua pihak. "Sepanjang pengangkutan dan pasok batu bara mencukupi, dan tidak menganggu pasokan batu bara untuk PLN," ujar Totok.
    
Ia juga menjelaskan, Komisi VI juga akan membentuk tim untuk menindaklanjuti rencana sinergi BUMN tersebut.
    
Diketahui, proyek dua BUMN tersebut membutuhkan total investasi sebanyak 467 juta dollar AS. Investasi tahap awal membutuhkan 197 juta dollar AS dan tahap kedua 270 juta dollar AS.
    
Dana sebesar itu digunakan untuk membeli lokomotif dan gerbong serta membangun jalur ganda Muara Enim-Prabumulih sepanjang 75 kilometer dan menuju Tarahan sepanjang 35 kilometer.