Tuntaskan Pemetaan Penyebaran Virus Flu Burung pada Unggas

JAKARTA, KAMIS — Pemetaan penyebaran virus flu burung pada unggas di Indonesia harus segera dituntaskan. Selain untuk mendeteksi dini serangan virus itu pada unggas, surveilans tersebut bertujuan untuk memantau sejauh mana tingkat imunitas unggas terhadap virus flu burung.

Peneliti dari Tropical Disease Diagnostic Center (TDDC) Universitas Airlangga, drh CA Nidom, Kamis (8/1), saat dihubungi dari Jakarta, menyatakan, beragam jenis vaksin flu burung di Indonesia kurang efektif membentuk imunitas unggas terhadap virus flu burung. "Jadi, ayam yang diberi vaksin tidak mati meski sudah terserang virus flu burung, tetapi unggas tersebut menjadi pembawa virus. Ini sangat berbahaya karena bisa menularkan kepada manusia," ujarnya.

Untuk mendeteksi dini penyebaran virus tersebut, cara yang selama ini dilakukan tidak lagi efektif. Semula, pemerintah menetapkan suatu daerah endemik atau tidak berdasarkan temuan kasus penularan flu burung pada unggas. Temuan kasus itu bisa diketahui dari adanya unggas yang mati dan kemudian diperiksa di laboratorium.

"Surveilans dibutuhkan untuk mendeteksi dini perkembangan virus dari waktu ke waktu," kata Nidom menegaskan. Surveilans difokuskan pada hewan yang rentan terinfeksi flu burung, yaitu ayam, bebek, dan burung migrasi dengan menggunakan tes cepat atau uji laboratorium. Surveilans juga perlu dilakukan di pasar-pasar tradisional untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungannya.

Terkait dengan pengembangan vaksin flu burung untuk mencari yang paling sesuai untuk unggas, Nidom melihat hal itu kurang bermanfaat mengingat saat ini virus tersebut sudah menular kepada manusia. Sekarang harus dipilih mana yang jadi prioritas, apakah pertimbangan industri peternakan atau masalah kesehatan manusia. "Kalau tujuannya menyelamatkan jiwa manusia, maka vaksinasi pada unggas hanya memboroskan anggaran pemerintah," ujarnya.

Seharusnya yang lebih diprioritaskan adalah melakukan restrukturisasi peternakan, kata Nidom menambahkan. Hal ini dilakukan dengan menata kembali lalu-lintas perdagangan unggas antardaerah, menjaga kebersihan pasar-pasar unggas, melarang masuknya unggas hidup ke daerah permukiman, dan meninjau kembali kelayakan usaha peternakan unggas di suatu daerah yang padat penduduknya.