Kadin: Pemberian Insentif PPh Jangan Memberatkan

JAKARTA, JUMAT — Ada kabar baik bagi pengusaha yang kurang tertib menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan membayar pajak. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menyampaikan usul kepada Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati agar prosedur pemberian insentif pajak penghasilam (PPh) 25 tidak memberatkan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi Chris Kanter mengatakan, agar program penanggulangan dampak krisis ekonomi berjalan baik maka prosedur pemberian insentif PPh 25 tidak terlalu panjang. "Sebaiknya hanya dilihat dari penurunan laba perusahaan saja, khususnya sampai 20 persen dibanding tahun lalu," ujar Chris, Kamis (22/1).

Jadi, si pemilik perusahaan tinggal menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak agar bisa mengubah pencicilan pembayaran PPh perusahaan tersebut. "Jadi tidak usah dilihat track record karena akan memperpanjang rantai birokrasi dan bisa menimbulkan area abu-abu," sambungnya.

Chris menilai, pemberian insentif PPh 25 mampu menyelamatkan karyawan dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dampak krisis ekonomi global. "Asal tidak ada prosedur pemberian insentif yang panjang," imbuhnya.

Sementara itu, untuk fasilitas penanggungan PPh 21 bagi karyawan operasional di tingkat menengah ke bawah, Chris menilai, upaya tersebut tidak efektif meredam laju PHK. Menurut dia, fasilitas tersebut hanya bermanfaat untuk pegawai yang gajinya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), "Sementara buruh kan di bawah PTKP," imbuhnya.

PTKP telah ditetapkan sebesar Rp 15,3 juta setahun. Menurut Chris, insentif PPh 21 sebaiknya dialihkan untuk kegiatan ekonomi yang lain. Ia meminta pemerintah mempercepat realisasi pemberian fasilitas PPh 25 dan program pengganti untuk insentif PPh 21.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti mengatakan, kebijakan pemberian stimulus fiskal memang ditujukan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskian.

Makanya, ada sejumlah program yang dibuat pemerintah dengan menggunakan dana stimulus fiskal yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 sebesar Rp 12,5 triliun untuk program berbasis penyerapan tenaga kerja. Antara lain, alokasi dana Rp 6 triliun untuk program infrastruktur.

Dengan demikian, sejauh ini dari total alokasi dana stimulus fiskal sebesar Rp 12,5 triliun baru dialokasikan Rp 3,7 triliun untuk tiga sektor, yakni pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk minyak goreng Rp 800 miliar, lalu untuk PPN DTP minyak dan gas (migas) sebesar Rp 2,5 triliun, dan PPN DTP Bahan Bakar Nabati (BBN) Rp 212,5 triliun serta PPN DTP BBN nonsubsidi Rp 187,5 triliun. (Kontan)