Peringatan 4 Tahun Longsor TPA Leuwigajah Dimulai

BANDUNG, SABTU — Ratusan orang memadati lokasi peringatan empat tahun longsornya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah yang berlokasi di Kampung Cilimus, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/2). Pada hari Senin, 21 Februari 2005, pukul 02.00, setidaknya 147 warga meninggal dunia akibat rumah mereka tertimbun longsoran sampah dari TPA Leuwigajah.

Peringatan diisi dengan acara doa bersama, dihadiri oleh warga setempat, organisasi masyarakat, pemerintah, dan masyarakat Kampung Adat Cirendeu. Hingga berita diturunkan, acara peringatan baru dimulai dengan pemberian sambutan dari tetua adat Cirendeu, Abah Emen.

Menurut salah satu tokoh masyarakat setempat bernama Siti Euis Komilah, peringatan ini dilakukan dengan tujuan agar kejadian di TPA Leuwigajah tidak lagi terulang. Warga menuntut agar masyarakat tidak akan lupa dan bisa mengambil pelajaran dari longsornya sampah akibat keteledoran manusia. "Ini tidak untuk mengungkit masa lalu. Ini adalah sejarah pahit, seharusnya sampah dikubur manusia, bukan sebaliknya," tegas dia.

Dia meminta agar pemerintah tidak membuat masyarakat lupa meski sudah berjalan empat tahun lalu. Diharapkan agar satu unit mushala yang masih utuh di Kampung Cilimus untuk dijadikan monumen peringatan sehingga bisa dijadikan pelajaran.

Deputi Pengendalian Pencemaran Kementrian Lingkungan Hidup Gempur Adnan menegaskan, tragedi Leuwigajah adalah sebuah bukti nyata ketidakmampuan manusia untuk mengelola sampah. Padahal, sampah bisa membawa manfaat dan tidak berbahaya kalau dikelola dari tingkat rumah tangga.

Penolakan

Pada saat yang sama, sikap yang muncul dari peringatan tersebut adalah penolakan terhadap berfungsinya kembali TPA Leuwigajah yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Siti menegaskan, pemerintah harus menghormati keluarga korban longsor karena dipastikan masih ada jenazah yang tertimbun longsoran dan hingga kini belum bisa ditemukan.

Muhammad Hendarsyah, Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, menegaskan bahwa penolakan itu didasarkan atas belum adanya landasan hukum oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Dikhawatirkan, warga tidak memiliki jaminan pengelolaan sampah di TPA tidak lagi menggunakan sistem open dumping atau hanya ditumpuk di TPA saja.

Tetua Adat Kampung Cirendeu Asep Abas menjelaskan, longsornya TPA Leuwigajah adalah bukti ketidakseimbangan hubungan dengan manusia. Menggunakan perumpamaan seperti manusia, tanah di Leuwigajah seperti orang yang belum sehat sehingga harus disembuhkan terlebih dahulu.