PLTA Asahan III: DPD Minta Gubernur Pastikan Izin Lokasi

MEDAN, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah asal Sumatera Utara meminta Gubernur Syamsul Arifin aga r segera memastikan siapa yang berhak mengantongi izin lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III.

Mantan Gubernur Sumatera Utara Rudolf Pardede diketahui mengeluarkan izin lokasi kepada pengusaha asal China, sementara Perusahaan Listrik Negara masih tetap bersikukuh akan membangun pembangkit yang rencananya berkapasitas 2x77,5 megawatts tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara (Sumut) Parlindungan Purba mengatakan, Syamsul harus bijak melihat kondisi kelistrikan di provinsi ini yang sangat rentan terhadap pemadaman akibat terbatasnya kapasitas pembangkit di sistem listrik Sumut. Di sisi lain, pengerjaan proyek PLTA Asahan III telah tertunda hingga dua tahun lebih karena persoalan izin lokasi yang menjadi wewenang gubernur untuk mengeluarkannya.

"Saya pikir Gubernur Sumut harus bijaksana melihat persoalan ini. Pastikan izin lokasi tersebut harus dikeluarkan untuk siapa. Sumut saat ini sedang membutuhkan banyak pembangkit listrik baru untuk mengatasi kelangkaan energi," kata Parlindungan di Medan, Minggu (9/8).

Menurut Parlindungan, sikap Pemprov Sumut yang tak memberi kepastian soal izin lokasi ini, bisa memperburuk iklim investasi ketenagalistrikan di Sumut. "Sumut ini kan mau menjadikan sektor industri sebagai salah satu pilar ekonominya. Mustahil itu bisa dilakukan kalau kelangkaan listrik tetap jadi ancaman," katanya.

Pemprov Sumut hingga saat ini memang belum berani memastikan apakah akan mencabut izin lokasi yang pernah dikeluarkan semasa Rudolf, dan memberikannya ke PLN atau tetap memperpanjang izin lokasi tersebut ke investor asal China. Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumut Washington Tambunan, sampai saat ini memang belum ada penyelesaian terkait izin lokasi tersebut.

Washington mengelak, saat ditanya mengapa Gubernur Sumut tak mau memberikan izin lokasi ke PLN yang notabene telah mendapatkan pendanaan dari Japan Bank for International Cooperatioan (JBIC) untuk membangun proyek tersebut. "Masih belum ada kejelasan soal PLTA Asahan III," katanya.

PLN memang bersikukuh ingin membangun PLTA Asahan III. Di masa almarhum Gubernur Tengku Rizal Nurdin mengeluarkan izin lokasi kepada pengembang swasta dalam negeri, PT Mega Power, PLN juga tetap menyatakan ingin membangun PLTA Asahan III. Sikap ini ditujukan dengan menolak perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) yang diajukan PT Mega Power ke PLN.

Tanpa mengantongi dokumen PPA dari PLN, pengembang pembangkit listrik swasta atau independent power producers (IPP) tak mungkin bisa menjual listrik setelah pembangkit beroperasi. Ini dimungkinkan karena UU Ketenagalistrikan yang telah diamandemen Mahkamah Konstitusi tetap menyerahkan hak di sektor hilir kepada PLN, sementara sektor hulu (pembangunan pembangkit) masih boleh dimasuki swasta.

Beberapa waktu lalu, General Manager PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumut, Aceh dan Riau Indra Pribadi mengatakan, masalah izin lokasi PLTA Asahan III yang hingga kini belum dikeluarkan Gubernur Sumut untuk PLN telah diserahkan ke pusat. "Sekarang pusat yang menangani persoalan ini," katanya.