Gubernur Sumut Abaikan Perintah Pusat

Kompas.com - 11/11/2009, 20:44 WIB
Editormade

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin dinilai mengabaikan perintah pemerintah pusat yang meminta pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III agar dikerjakan PLN. Hingga saat ini, Syamsul belum juga menerbitkan izin lokasi pembangunan proyek tersebut untuk PLN. Padahal PLN telah memiliki dana pembangunan proyek tersebut, serta melakukan berbagai tender teknis.

Menurut General Manager PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau, Bintatar Hutabarat, di Medan, Rabu (11/11), berbagai surat dari pemerintah pusat dan direksi PLN terkait permintaan agar Gubernur Sumut menerbitkan izin lokasi untuk PLN telah dikirim. Bintatar mengakui, surat agar Gubernur Sumut menerbitkan izin lokasi untuk PLN antara lain dikirimkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahkan Direktur Konstruksi Strategis PLN menurut Bintatar, telah mengirim dua kali surat kepada Gubernur Syamsul Arifin pada tahun ini.

"Hingga kini masih masih belum menerima izin lokasi dari Gubernur Sumut. Sudah dua kali Direktur Konstruksi PLN mengirim surat ke Gubernur Sumut yang meminta agar izin lokasi diterbitkan," kata Bintatar.

Bintatar mengaku tak tahu, mengapa Gubernur Sumut cenderung mengabaikan permintaan pemerintah pusat dan PLN agar izin lokasi PLTA Asahan III segera diterbitkan. "Bahkan JBIC (Japan Bank for International Cooperation) selaku penyandang dana proyek ini juga sudah mengirim surat ke Gubernur Sumut agar menerbitkan izin lokasi untuk PLN," katanya.

Syamsul dan mantan Gubernur Sumut Rudolf Pardede sebelumnya memberi izin lokasi proyek PLTA Asahan III kepada perusahaan swasta, yakni PT Bajra Daya Sentra Nusa (BDSN). PT BDSN merupakan pengembang untuk proyek PLTA Asahan I. Namun karena PLN ingin membangun sendiri PLTA Asahan III, mereka tak menerbitkan perjanjian jual beli atau power purchase agreement (PPA) kepada perusahaan swasta yang berminat membangun untuk proyek tersebut.

Bintatar mengakui, pemberian izin lokasi kepada pengembang swasta terkait kemungkinan keuntungan yang diraih pengembang PLTA Asahan III. Ini terkait dengan rendahnya biaya produksi listrik dengan sumber PLTA, yakni berkisar Rp 50 perKwh hingga Rp 100 perKwh. Sedangkan harga jual listrik swasta ke PLN berkisar Rp 650 perKwh. Proyek ini bisa mencapai titik impas dalam waktu tiga tahun. "Jadi bisa dibayangkan betapa besar nilai keuntungannya," kata Bintatar.

Dia menyesalkan sikap Gubernur Sumut yang enggan memberikan izin lokasi ke PLN. Padahal PLN diakui Bintatar ikut menjaga debit air Danau Toba sebagai sumber air Sungai Asahan. "Kami sebenarnya sudah berkontribusi mempertahankan debit air Danau Toba, dengan membangun PLTA Lau Renun. Sungai Renun yang mengalir ke Samudera Hindia, sebagian kami alirkan lewat PLTA Lau Renun ke Danau Toba. Mestinya ini juga dianggap sebagai itikad baik kami menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba," katanya.

Sekretaris Daerah RE Nainggolan membantah jika Gubernur Sumut dinilai mengabaikan perintah pemerintah pusat. Terlebih, persoalan PLTA Asahan III ini dijanjikan dibahas oleh tim gabungan antardepartemen bersama PLN dan Pemprov Sumut. "Lah sampai sekarang saja, belum pernah ada pembicaraan sama sekali di tim gabungan. Padahal kami salah satu yang terlibat di dalamnya," kata Nainggolan.

Dia meminta agar pemerintah pusat dapat bersikap bijak dengan menyelenggarakan pertemuan bersama antardepartemen bersama PLN dan Pemprov Sumut. "Seharusnya, kembali saja lagi mengadakan pertemuan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.