Gubernur Sumut Abaikan Perintah Pusat

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin dinilai mengabaikan perintah pemerintah pusat yang meminta pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III agar dikerjakan PLN. Hingga saat ini, Syamsul belum juga menerbitkan izin lokasi pembangunan proyek tersebut untuk PLN. Padahal PLN telah memiliki dana pembangunan proyek tersebut, serta melakukan berbagai tender teknis.

Menurut General Manager PLN Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau, Bintatar Hutabarat, di Medan, Rabu (11/11), berbagai surat dari pemerintah pusat dan direksi PLN terkait permintaan agar Gubernur Sumut menerbitkan izin lokasi untuk PLN telah dikirim. Bintatar mengakui, surat agar Gubernur Sumut menerbitkan izin lokasi untuk PLN antara lain dikirimkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahkan Direktur Konstruksi Strategis PLN menurut Bintatar, telah mengirim dua kali surat kepada Gubernur Syamsul Arifin pada tahun ini.

"Hingga kini masih masih belum menerima izin lokasi dari Gubernur Sumut. Sudah dua kali Direktur Konstruksi PLN mengirim surat ke Gubernur Sumut yang meminta agar izin lokasi diterbitkan," kata Bintatar.

Bintatar mengaku tak tahu, mengapa Gubernur Sumut cenderung mengabaikan permintaan pemerintah pusat dan PLN agar izin lokasi PLTA Asahan III segera diterbitkan. "Bahkan JBIC (Japan Bank for International Cooperation) selaku penyandang dana proyek ini juga sudah mengirim surat ke Gubernur Sumut agar menerbitkan izin lokasi untuk PLN," katanya.

Syamsul dan mantan Gubernur Sumut Rudolf Pardede sebelumnya memberi izin lokasi proyek PLTA Asahan III kepada perusahaan swasta, yakni PT Bajra Daya Sentra Nusa (BDSN). PT BDSN merupakan pengembang untuk proyek PLTA Asahan I. Namun karena PLN ingin membangun sendiri PLTA Asahan III, mereka tak menerbitkan perjanjian jual beli atau power purchase agreement (PPA) kepada perusahaan swasta yang berminat membangun untuk proyek tersebut.

Bintatar mengakui, pemberian izin lokasi kepada pengembang swasta terkait kemungkinan keuntungan yang diraih pengembang PLTA Asahan III. Ini terkait dengan rendahnya biaya produksi listrik dengan sumber PLTA, yakni berkisar Rp 50 perKwh hingga Rp 100 perKwh. Sedangkan harga jual listrik swasta ke PLN berkisar Rp 650 perKwh. Proyek ini bisa mencapai titik impas dalam waktu tiga tahun. "Jadi bisa dibayangkan betapa besar nilai keuntungannya," kata Bintatar.

Dia menyesalkan sikap Gubernur Sumut yang enggan memberikan izin lokasi ke PLN. Padahal PLN diakui Bintatar ikut menjaga debit air Danau Toba sebagai sumber air Sungai Asahan. "Kami sebenarnya sudah berkontribusi mempertahankan debit air Danau Toba, dengan membangun PLTA Lau Renun. Sungai Renun yang mengalir ke Samudera Hindia, sebagian kami alirkan lewat PLTA Lau Renun ke Danau Toba. Mestinya ini juga dianggap sebagai itikad baik kami menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba," katanya.

Sekretaris Daerah RE Nainggolan membantah jika Gubernur Sumut dinilai mengabaikan perintah pemerintah pusat. Terlebih, persoalan PLTA Asahan III ini dijanjikan dibahas oleh tim gabungan antardepartemen bersama PLN dan Pemprov Sumut. "Lah sampai sekarang saja, belum pernah ada pembicaraan sama sekali di tim gabungan. Padahal kami salah satu yang terlibat di dalamnya," kata Nainggolan.

Dia meminta agar pemerintah pusat dapat bersikap bijak dengan menyelenggarakan pertemuan bersama antardepartemen bersama PLN dan Pemprov Sumut. "Seharusnya, kembali saja lagi mengadakan pertemuan," katanya.