JAKARTA, KOMPAS.com - Pada lima tahun mendatang, dikhawatirkan para pejabat publik tidak akan ada yang berani mengambil kebijakan untuk meyelamatkan sistem perbankan karena takut kebijakannya bakal dipermasalahkan di kemudian hari.
"Berbagai kebijakan pemerintah masuk dalam perdebatan politik pro dan kontra. Nanti jika ada lagi krisis keuangan global, tidak akan ada lagi pejabat publik yang berani mengambil keputusan," kata analis perbankan dan pasar modal Mirza Adityaswara saat Diskusi Penyelamatan Sistem Perbankan Sebagai Kebijakan Publik, di Graha Niaga, Jakarta, Senin (7/12 ).
Menurut Mirza, pro dan kontra kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1998 dan penyelamatan Bank Century pada November 2008 sebesar Rp 6,7 triliun akan membuat pejabat publik trauma membuat kebijakan. Apalagi, pengalaman kasus BLBI 1998 , para politisi dan penegak hukum cenderung mengejar pengambil kebijakan stabilisasi di BI dan Departemen Keuangan daripada mengejar para penyeleweng dan BLBI.
Hal senada disampaikan mantan Menneg BUMN Sofjan Djalil. Menurutnya, pejabat publik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal memilih untuk tidak membuat keputusan bila para politisi dan penegak hukum akhirnya menyalahkan pembuat kebijakan terkait masalah Century.
"Kalau kebijakan ini disalahkan secara politik, mereka (pejabat publik) akan berpikir yang paling bagus adalah jangan membuat keptuusan. Karena kalau enggak ada keputusan dan enggak ada tandatangan kan enggak akan disalahkan," papar Sofjan ditempat yang sama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.