Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagaimana "Doing Business" 2010 di Indonesia?

Kompas.com - 14/12/2009, 17:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - International Finance Corporation (IFC) akan mengumumkan laporan "Doing Business di Indonesia 2010" mengenai kemudahan berusaha antar kota dan merupakan laporan tingkat daerah pertama di Indonesia.

Menurut Associate Operations Officer Investment Climate Advisory Service World Bank Group Sandra Pranoto, di Jakarta Jakarta, Senin (14/12/2009), pengumuman akan dilakukan besok.

"Doing Business di Indonesia 2010 adalah laporan yang penting karena untuk pertama kalinya data Doing Business disurvei di luar ibukota Jakarta. Laporan ini tidak hanya dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan kebijakan usaha di Indonesia, tetapi juga memungkinkan kota-kota di Indonesia untuk memperbandingkan kebijakan usaha dengan kota-kota lainnya yang disurvei dan dengan 183 perekonomian di dunia," ucap Sandra.

Perbandingan antar kota di sebuah negara, seperti Indonesia, merupakan pendorong reformasi yang lebih kuat dibandingkan dengan perbandingan antar negara secara global. Sebagai contoh di Meksiko, 9 dari 12 negara bagian yang diperbandingkan pada tahun 2006 dan 2007 melakukan setidaknya satu reformasi untuk meningkatkan kemudahan menjalankan usaha.

Laporan dan metodologi yang digunakan dalam laporan ini memberikan perbandingan antar daerah dan global mengenai kinerja penerapan kebijakan melalui serangkaian indikator yang menunjukkan kemudahan menjalankan usaha.

Indikator-indikator yang digunakan IFC dalam melaksanakan Doing Business di Indonesia 2010 antaralain 1. Fokus pada peraturan-peraturan yang terkait dengan siklus hidup suatu perseroan terbatas domestik berukuran kecil-menengah 2. Didasarkan pada skenario yang telah terstandarisasi 3. Fokus kepada sektor formal Pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan mengikuti metodologi yang digunakan dalam laporan Doing Business global.

"Temuan-temuan yang terekam dalam laporan disusun berdasarkan masukan dan verifikasi responden yang secara rutin menjalankan dan memberikan konsultasi mengenai hukum dan peraturan, serta analisa keputusan pemerintah," ucap Sandra.

Metodologi yang digunakan adalah metodologi survei dimana survei dilakukan terhadap lebih dari 160 tenaga ahli di daerah, meliputi notaris, pejabat pembuat akta tanah, arsitek, insinyur, pejabat pemerintah dan tenaga profesional lainnya yang sehari-hari secara rutin menjalankan atau memberikan konsultasi mengenai persyaratan hukum dan peraturan.

Setelah dilakukan survei maka langkah selanjutnya adalah penyusunan peringkat. Peringkat untuk setiap topik merupakan hasil dari perhitungan rata-rata dari peringkat untuk seluruh indikator tersebut. "Yang menjadi dasar pemeringkatan antaralain prosedur, waktu, dan biaya contohnya kemudahan mendirikan usaha, kemudahan mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan, kemudahan mendaftarkan properti," kata Sandra.

Adapun yang menjadi mitra utama dalam Doing Businness ini sendiri antaralain 1. Kementrian Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara 2. Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 3. Para pejabat pemerintah daerah 4. Tenaga ahli daerah.

Tahun lalu Indonesia berada di peringkat 129 dari sebelumnya peringkat 123. Hal ini memperlihatkan lambatnya reformasi kebijakan dalam menciptakan situasi kondusif bagi pengusaha untuk membuka bisnis baru. Dibandingkan Thailand yang berada di peringkat 13, Indonesia jauh berada di bawah. Nah bagaimana dengan tahun ini?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com