Menkeu Bungkam soal Dugaan Rekayasa Pajak Bakrie

Kompas.com - 15/12/2009, 12:13 WIB
EditorGlo

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan berkomentar atas dugaan rekayasa pembayaran pajak tiga perusahaan di bawah naungan Grup Bakrie sebesar Rp 2,1 triliun. 

"Saya tidak mau mengeluarkan statement apa-apa," kata Menkeu, saat ditemui seusai membuka Workshop Peran Nasional Single Window (NSW) Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, di Gedung Dhanapala, Depkeu, Jakarta, Selasa (15/12/2009). 

Menkeu terlihat seperti "alergi" terhadap pertanyaan wartawan soal dugaan rekayasa pajak Grup Bakrie ini. Pasalnya, ini bukan kali pertama Menkeu tutup mulut soal masalah ini.

Saat membuka acara Sosialisasi Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) di Hotel Borobudur, pagi ini, Menkeu bahkan tidak berkomentar sepatah kata pun. Saat itu, wartawan dari berbagai media juga menanyakan hal yang sama terhadap Menkeu.

Namun, Menkeu yang mengenakan setelan blazer berwarna putih tulang ini justru mempercepat langkahnya dan berjalan dengan sangat buru-buru karena harus menghadiri Workshop Peran NSW di Gedung Dhanapala, Depkeu.

Tidak putus asa, di Gedung Depkeu, para wartawan juga menanyakan hal yang sama. Bahkan, sempat terjadi sedikit "kericuhan" dan aksi saling dorong antara wartawan dan ajudan Menkeu. "Boleh enggak (wawancara), kita juga punya hak untuk wawancara. Jangan main dorong-dorong," ujar seorang reporter media televisi karena merasa didorong-dorong oleh ajudan Depkeu.

Mendengar hal itu, Menkeu hanya tersenyum dan langsung menuju lobi gedung. Sejurus kemudian, Menkeu lantas masuk ke dalam mobil dinasnya, Toyota Camry berwarna hitam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti dilansir Majalah Tempo, Ditjen Pajak tengah mengusut dugaan rekayasa pembayaran pajak oleh tiga perusahaan Grup Bakrie senilai Rp 2,1 triliun. Mereka adalah PT Bumi Resources Tbk senilai Rp 376 miliar, PT Kaltim Prima Coal Rp 1,5 triliun serta PT Arutmin Indonesia senilai 39 juta dollar AS. Kalau terbukti, ini merupakan rekos baru penggelapan pajak di Indonesia, setelah sebelumnya dipegang oleh Asian Agri Group (perusahaan kelapa sawit mili salah satu orang terkaya Indonesia Sukanto Tanoto) , yang diduga menggelapkan pajak selama 2002-2005 sebesar Rp 1,4 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.