Industri Tekstil Kolaps, Minta FTA Ditunda

Kompas.com - 30/12/2009, 06:14 WIB
Editortof

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Barat Ade Sudrajad mendesak pemerintah menunda pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN-China untuk industri tekstil. Jika FTA tetap diterapkan, Indonesia bakal kebanjiran tekstil dari China karena harganya rata-rata lebih murah 10 persen daripada produk lokal.

Sudrajad yang dikontak per telepon di Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/12), mengatakan, sudah empat bulan ini pedagang tekstil tidak lagi membeli produk tekstil lokal. Mereka cenderung menunggu pemberlakuan FTA yang dijadwalkan 1 Januari 2010 supaya bisa mengimpor tekstil dari China yang lebih murah.

Akibatnya, industri tekstil lokal terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah mulai mengurangi kegiatan produksi dan secara perlahan kolaps. Di Jawa Barat sudah 4.000 buruh tekstil yang dirumahkan, sementara di Jawa Tengah sudah 7.000 orang.

”FTA akan menyebabkan deindustrialisasi di sektor tekstil, di mana produsen banyak beralih menjadi pedagang,” kata anggota DPR, Maruarar Sirait, yang dihubungi terpisah di Jakarta.

Penegasan Sudrajad seakan menjawab sikap pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa, menegaskan, penundaan pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China masih masuk dalam agenda pemerintah. Namun, opsi ini merupakan alternatif paling akhir.

Menurut Hatta, penundaan tidak bisa dilakukan dengan cepat dan membutuhkan pendekatan kepada banyak pihak sehingga membutuhkan waktu sangat lama. ”Untuk menunda FTA, kita harus dekati negara ASEAN, kemudian China. Pasti harus ada kompensasi kalau kita meminta penundaan. Jadi lebih baik cari cara selain penundaan,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi mengatakan, seiring dengan pelaksanaan FTA, pemerintah akan meninjau ulang fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Fasilitas bagian dari paket stimulus fiskal 2009 yang menguntungkan importir ini tidak dimanfaatkan maksimal. Realisasinya hanya 15 persen dari targetnya.

”Pada tahun 2010, fasilitas ini akan tetap diberikan senilai Rp 3 triliun, tetapi perlu dievaluasi lagi,” ungkap Anwar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penggunaan fasilitas BMDTP tetap rendah meskipun sudah dilakukan sosialisasi kepada subsektor industri yang menggunakannya. Birokrasi yang melayani permohonan BMDTP tersebut sudah disederhanakan. Departemen Keuangan juga sudah memangkas penerimaan negara sebesar Rp 2,5 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan, fasilitas BMDTP itu masih dipertahankan karena banyak barang impor yang datang dari negara-negara yang tidak terlibat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China. (OIN/FAJ)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih Melemah, Simak Harga Bitcoin dkk Hari Ini

Masih Melemah, Simak Harga Bitcoin dkk Hari Ini

Earn Smart
Sebelum Tukar Dollar AS, Intip Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Sebelum Tukar Dollar AS, Intip Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Spend Smart
Prosedur dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN Terbaru

Prosedur dan Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah di BPN Terbaru

Spend Smart
Biaya dan Syarat Membuat SKCK Terbaru di 2021

Biaya dan Syarat Membuat SKCK Terbaru di 2021

Work Smart
Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Pastikan Operasional Penerbangan Normal

Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Pastikan Operasional Penerbangan Normal

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
IHSG dan Rupiah Awal Sesi Masih Merah

IHSG dan Rupiah Awal Sesi Masih Merah

Whats New
Simak Rincian Harga Emas Antam Terkini

Simak Rincian Harga Emas Antam Terkini

Whats New
Borong 179,3 Juta Saham, Presdir OASA Kuasai 75 Persen Saham Perusahaan

Borong 179,3 Juta Saham, Presdir OASA Kuasai 75 Persen Saham Perusahaan

Whats New
Tingkatkan Multiplier Effect Sektor Hulu Migas, SKK Migas Luncurkan Buku Data Kemampuan Nasional Industri Penunjang Migas

Tingkatkan Multiplier Effect Sektor Hulu Migas, SKK Migas Luncurkan Buku Data Kemampuan Nasional Industri Penunjang Migas

BrandzView
Agenda Penting 9th MM CPOPC 2021, dari Perluasan Keanggotaan hingga Kesejahteraan Petani Sawit

Agenda Penting 9th MM CPOPC 2021, dari Perluasan Keanggotaan hingga Kesejahteraan Petani Sawit

Rilis
Mengenal Konsep “Membeli Murah dan Menjual Mahal” dalam Trading Forex

Mengenal Konsep “Membeli Murah dan Menjual Mahal” dalam Trading Forex

Earn Smart
Berapa Pinjaman China yang Ditanggung RI dalam Proyek Kereta Cepat?

Berapa Pinjaman China yang Ditanggung RI dalam Proyek Kereta Cepat?

Whats New
 Dukung Vaksinasi dan Terapkan Prokes Ketat, Cara Gojek Lindungi Mitra Driver serta Pengguna Layanan

Dukung Vaksinasi dan Terapkan Prokes Ketat, Cara Gojek Lindungi Mitra Driver serta Pengguna Layanan

BrandzView
Diklaim Milik China, Natuna Simpan Cadangan Gas Raksasa

Diklaim Milik China, Natuna Simpan Cadangan Gas Raksasa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.