Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subsidi Energi Meningkat

Kompas.com - 01/03/2010, 04:15 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah menyiapkan skenario defisit yang lebih besar, yakni 2,2 persen dari produk domestik bruto, pada APBN Perubahan 2010. Skenario ini guna mengantisipasi naiknya subsidi energi terkait dengan meningkatnya harga minyak mentah dan tarif dasar listrik yang tidak naik.

Dengan skenario defisit 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), belanja subsidi untuk energi menjadi Rp 150 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 43,5 triliun dari skenario defisit 2,1 persen dari PDB.

”Karena TDL (tarif dasar listrik) tidak naik, ya, subsidi menjadi naik. Subsidi juga naik karena harga minyak mentah naik, tetapi harga BBM (bahan bakar minyak) tidak kami naikkan. Perhitungannya sangat sederhana,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, pekan lalu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 kepada DPR dengan besaran defisit 2,1 persen dari PDB.

Dengan defisit sebesar itu, pagu subsidi BBM meningkat Rp 20 triliun dan subsidi listrik melonjak Rp 16,7 triliun dibandingkan dengan APBN 2010.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu, skenario defisit 2,2 persen dari PDB tersebut terutama karena didorong kenaikan subsidi BBM sebesar Rp 28,1 triliun.

Pagu awal subsidi BBM dalam APBN 2010 sebesar Rp 68,7 triliun, tetapi dalam APBN-P 2010 ditetapkan menjadi Rp 96,8 triliun.

Selain itu, subsidi listrik juga meningkat Rp 15,4 triliun. Target awal APBN 2010 subsidi listrik hanya Rp 37,8 triliun, tetapi dalam APBN-P 2010 menjadi Rp 53,2 triliun.

Subsidi listrik dan BBM dalam APBN kerap dikategorikan sebagai subsidi energi.

Belanja melonjak

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com