Kereta Api Parahyangan "Dimatikan"

Kompas.com - 29/04/2010, 08:09 WIB
EditorEdj

OLEH HARYO DAMARDONO

Kereta Api Parahyangan sudah selesai. Tamat riwayatnya pada pekan ini. Menjelang ajalnya, pencinta kereta ramai-ramai naik dari Bandung ke Jakarta. Namun, jangan terjebak pada ”romantika” belaka karena sekarang saat terbaik untuk berefleksi. Ada apa dengan kereta api dan transportasi massal?

Salah satu alasan terkuat penutupan layanan kereta itu adalah KA Parahyangan merugi. KA Parahyangan merugi Rp 36 miliar per tahun.

Di tengah resistensi terhadap penutupan Parahyangan, Taufik Hidayat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) justru berani ”melawan arus”.

Menurut Taufik, ”Tutup kalau merugi. Pikirkan juga sisi komersial kereta api yang harus dijaga untuk keberlangsungan kereta api.”

Taufik menjelaskan, bila keuangan Parahyangan yang ”merah” atau bahkan ”merah membara” dibiarkan, hal itu malah mengancam keseluruhan hidup PT Kereta Api (PT KA). Alhasil, mempertahankan Parahyangan hanya memperkeruh kondisi dan masa depan perkeretaapian kita.

Memang terkesan PT Kereta Api hanya menimbang sisi bisnis saat menutup Parahyangan. Namun, ingat, pergeseran PT KA dari pelayan publik ke perusahaan profit merupakan kehendak pemerintah, yang mengubah menjadi perusahaan perseroan.

Jika pemerintah serius menangani perkeretaapian, mengapa tidak membentuk Kementerian Perkeretaapian. Toh, India dan China, dengan menteri kereta apinya, berhasil membangun puluhan ribu kilometer jalur rel. Tanpa liberalisasi perkeretaapian, dua negara itu pun berhasil.

Pemicu awal kematian KA Parahyangan adalah beroperasinya Jalan Tol Cikampek-Padalarang penghubung Jakarta dan Bandung tahun 2005. Melalui jalan tol, waktu tempuh dua kota itu (180 kilometer) terpangkas dari 4-5 jam menjadi 2-2,5 jam.

Kalah kompetisi

Daya saing KA Parahyangan, yang menembus Jakarta-Bandung dalam tiga jam, pun melemah. Parahyangan makin ”terpukul” saat Kementerian Perhubungan mengizinkan lebih banyak travel, tidak lagi hanya travel ”4848”.

Pertanyaannya, mengapa travel? Tidakkah lebih baik mengandalkan bus daripada travel untuk mengurangi macet dan emisi buang? Bila travel boleh berangkat dari Jalan Sudirman, Jakarta, mengapa bus tidak? Di kota-kota besar dunia, seperti Tokyo, Kuala Lumpur, dan Stockholm, bus juga berangkat dari tengah kota.

Tentu sah-sah saja ada kompetisi antara kereta dan travel. Kompetisi adalah sebuah kewajaran. Harus diakui, travel Jakarta-Bandung memudahkan konsumen di Depok, Bintaro, atau Rawamangun yang jauh dari Stasiun Gambir.

Saat pemerintah membiarkan kompetisi terbuka antara kereta dan travel, itu sama saja dengan menunjukkan ketidakadilan dan ketidakberpihakan. Atau, memang tidak ada arah dalam pembangunan transportasi massal?

Ketidakadilan pertama adalah membiarkan kereta menggunakan bahan bakar minyak tarif industri, sedangkan angkutan darat (travel) memakai BBM bersubsidi. Jika ingin tiket kereta lebih murah sehingga rakyat tertarik, mengapa solar kereta tak disubsidi?

”Matinya Parahyangan menunjukkan pemerintah omong kosong dalam mewujudkan angkutan massal yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan kebijakan yang tak protransportasi massal, Parahyangan seolah dimatikan perlahan-lahan,” kata ahli transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno.

Jika direnungkan, kematian KA Parahyangan mungkin juga disumbang oleh buruknya sistem transfer antartransportasi massal di negara ini. Bila travel memanjakan penumpang dengan perjalanan dari titik ke titik, sebaliknya penumpang KA Parahyangan direpotkan saat harus berpindah moda.

Misalnya, Anda mau ke Bandung naik KA Parahyangan dari Kalibata, bila naik kereta ekonomi, Anda harus turun di Stasiun Gondangdia, naik bajaj ke Stasiun Gambir, baru naik KA Parahyangan ke Bandung.

Setibanya di Bandung, Anda masih harus berpikir keras sebab tak mudah, misalnya, untuk menuju Jalan Hegarmanah. Di Stasiun Bandung tak tersedia transportasi massal seperti jaringan bus rapid transit yang andal.

Alhasil, penumpang harus naik taksi, yang parahnya tidak semua taksi di Bandung resmi. Ada pula yang menyebut dirinya taksi, tetapi ternyata minibus tanpa argometer. Tak jarang pula penumpang dari Stasiun KA Bandung harus membayar tarif taksi hingga Rp 50.000, yang ironisnya lebih mahal daripada tarif kereta itu.

Sebenarnya tak perlu mengambil contoh terlalu jauh. Penempatan halte bus transjakarta Gambir I yang jauh di sisi utara Stasiun Gambir saja telah menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pengguna transportasi massal.

Apa susahnya membangun halte bus transjakarta sejajar sisi timur Stasiun Gambir? Arahkan bus transjakarta masuk ke areal Stasiun Gambir supaya penumpang kereta langsung naik bus transjakarta.

Kadang-kadang kita jadi bertanya-tanya. Apakah pemerintah tak punya hati melihat rakyatnya berjalan kaki sambil memanggul tas? Mengapa di Stasiun Gambir, misalnya, lokasi parkir mobil paling dekat pintu stasiun, sebaliknya Bus Damri diparkir jauh?

Begitu KA Parahyangan ditutup, pemerintah malah menawarkan kepada investor swasta untuk menjalankan kereta itu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian memang memperbolehkan investor swasta untuk menjadi operator.

Pertanyaannya, mungkinkah ada investor swasta yang mau menjalankan kereta api di tengah kebijakan-kebijakan yang lebih ramah bagi kendaraan pribadi?

Belum lagi ada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 219 Tahun 2010, yang intinya ”menyerahkan” prasarana (rel, stasiun, fasilitas operasi) kepada PT KA.

Maka, jangan-jangan, bila menjalankan KA Parahyangan, investor swasta selalu ”dikalahkan” oleh perjalanan Argo Gede.

Sebagai manusia, bernostalgia mengenang masa lalu, meratapi ditutupnya Parahyangan, memang tidak dilarang. Apalagi, dulu, antrean panjang di loket KA Parahyangan menjadi pemandangan setiap akhir pekan.

Sangat boleh jadi jika Jalan Tol Cikampek-Palimanan selesai, KA Argo Jati Jakarta-Cirebon akan ditutup. Demikian juga jika Jalan Tol Ciawi-Sukabumi selesai, KA Bogor-Sukabumi pun mungkin ditutup.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

Setara PNS, Ini Besaran Lengkap Gaji Honorer yang Diangkat Jadi PPPK

Work Smart
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Dalam Tiga Bulan, Penyaluran PEN BRI Syariah Tembus Rp 1 Triliun

Rilis
IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diproyeksikan Masih Melaju, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

5 Kesalahan Finansial yang Sering Dilakukan oleh First Jobber

Earn Smart
Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Pengusaha Kosmetik Asal China Ini Masuk Jajaran Miliarder Dunia di Tengah Pandemi, Kok Bisa?

Work Smart
Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Menhub Akan Integrasikan Transportasi Antarmoda di Jakarta

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

[POPULER MONEY] Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal | Besar Gaji Presiden AS

Whats New
Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Analis: Rupiah Menguat di Bawah Rp 14.000 Per Dollar AS Tinggal Tunggu Waktu

Whats New
Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Kiara Minta Menteri Pengganti Edhy Prabowo Cabut Aturan Ekspor Benih Lobster

Whats New
Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Bukan Digunting, Begini Proses Menutup Kartu Kredit yang Benar

Work Smart
Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Luhut Buka Kemungkinan Ekspor Benih Lobster Dilanjutkan

Whats New
Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Pemerintah Lelang Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 46,64 Triliun

Whats New
Biar Dapur Tetap 'Ngebul', Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Biar Dapur Tetap "Ngebul", Single Parent Bisa Coba Bisnis Ini

Earn Smart
Ini Kunci Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel Per Hari

Ini Kunci Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel Per Hari

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X