Koalisi Transaksional, yang Rugi Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi berpendapat, perubahan konsep koalisi yang ditandai dengan pembentukan sekretariat gabungan partai koalisi hanya menunjukkan suatu konsep koalisi yang penuh transaksi-transaksi politik.

Dikatakan J Kristiadi usai menghadiri pemaparan survei CIRUS, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (9/5/2010), perubahan konsep koalisi yang disepakati dalam pertemuan di Cikeas (6/5/2010) hanya akan menjurus pada bentuk koalisi yang oligarkis sehingga mempersempit dan mereduksi prinsip demokrasi.

"Saya kira kita harus mencermati dan mengawal agar koalisi ini tidak menjadi oligarki yang semakin mempersempit dan mereduksi demokrasi. Republik ini penuh dengan koalisi dugaan-dugaan transaksi politik. Yang rugi jelas masyarakat," katanya.

Menurut Kristiadi, munculnya sekretariat gabungan partai koalisi dengan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Hariannya menunjukkan kemenangan Golkar dalam menekan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kristiadi juga menilai, penekanan-penekanan terhadap presiden tersebut terbukti dengan keputusan Presiden yang merelakan Menteri Keuangan Sri Mulyani meninggalkan Indonesia dengan menjadi Direktur Operasional Bank Dunia.

"Minggir karena apa? Karena tekanan. Yang menjadi misteri bagi saya, sampai presiden menerima tekanan seperti itu dan mengakomodasi kepentingan transaksional dengan mengorbankan orang yang berani mati untuk reformasi, melawan pengusaha-pengusaha yang tidak jujur soal perpajakan," paparnya.

Dengan kondisi ini, J Kristiadi memperkirakan, besar kemungkinan pengganti Sri Mulyani adalah orang yang bisa diajak bernegosiasi dan bisa membawa kepentingan Golkar. "Itu sangat bisa (transaksi politik) kalau Ical sudah masuk itu sangat dekat," katanya.

Konsep koalisi baru yang memungkinkan partai-partai koalisi ikut menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, menurutnya, tidak akan bertahan lama. "Koalisi ini paling lama sampai 2013 karen tidak ada platform jelas bagi meraka sebelumnya, hanya koalisi transaksional saja," tambahnnya.

Seperti diberitakan, pascaterpilihnya Sri Mulyani sebagai Direktur Operasional Bank Dunia, Presiden mengumpulkan para ketua umum partai koalisi dan menghasilkan empat kesepakatan forum koalisi. Koalisi sepakat mengawal pemerintahan hingga 2014. Dalam kesepakatan tersebut, partai-partai koalisi membentuk sekretariat gabungan partai koalisi dengan Ketua Presiden, Ketua Harian Aburizal Bakrie, dan Sekretaris Syarif Hasan.
Sender icha