JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Sekretariat Gabungan Koalisi tidak berfungsi untuk mengambil alih tugas Kabinet Indonesia Bersatu II. Hal itu dikemukakan oleh Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (17/5/2010), menjelang kunjungan kerjanya ke Singapura dan Malaysia.
"Forum itu (Sekretariat Gabungan Koalisi) tidak mengambil alih tugas dan fungsi kabinet, completely different, berbeda, meskipun ada mata rantai antara kabinet dan forum konsultasi itu," kata Presiden.
Presiden mengatakan, Setgab Koalisi merupakan forum atau fasilitas untuk koordinasi dan konsultasi di antara sesama partai koalisi, baik itu di kalangan eksekutif maupun legislatif. "Tujuan untuk konsultasi dan keadilan... tidak benar jika seolah-olah itu adalah forum pengambilan keputusan yang akan dijalankan kabinet," katanya.
Presiden mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem kabinet presidensial, bukan kabinet parlementer sehingga pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, dan penyusunan program aksi adalah wilayah atau fungsi kabinet, yang terdiri atas perwakilan partai-partai politik.
Kepala Negara mengatakan, forum Setgab Koalisi adalah forum yang sah. Menurut Presiden, pihak koalisi menghormati pihak-pihak yang menjadi penyeimbang agar demokrasi tetap tegak di Indonesia, demikian juga sebaliknya.
"Kami menghormati pihak yang jadi penyeimbang utamanya di parlemen dan pemerintah. Kita hormati posisi atau pilihan menjadi penyeimbang atau oposisi itu dengan harapan ketika koalisi juga bersatu, baik di pemerintahan maupun DPR, kita juga memiliki kewenangan hak untuk itu," ujarnya.
Bantah delegasikan
Ia menjelaskan bahwa Ketua Setgab Koalisi adalah Presiden. Sebab, dalam kesepakatan koalisi yang bertanda tangan adalah Presiden dengan pimpinan partai-partai koalisi, antara lain Golkar, PAN, PPP, PKB, dan PKS. Karena Presiden tidak selalu aktif, lanjut dia, dibantu oleh ketua harian yang dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Presiden menegaskan bahwa itu tidak berarti ia mendelegasikan kewenangan kepada ketua harian atau Setgab Koalisi. "Tidak (benar), saya dibantu dalam proses konsultasi dan koordinasi itu. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, tidak ada yang ganjil," katanya.
Presiden mengatakan, dengan adanya Setgab Koalisi itu, diharapkan pengalaman pada masa lalu, terkait koordinasi yang belum efektif, dapat diperbaiki dan demokrasi makin matang. "Tujuannya sekali lagi agar pemerintahan yang dibangun oleh koalisi bisa menjalankan tugasnya secara efektif, mekanisme koordinasi dan konsultasi antara anggota koalisi yang ada di DPR dan pemerintah juga berhasil dengan baik," katanya.
Presiden melakukan kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia pada 17-19 Mei untuk melakukan pertemuan dwipihak tahunan guna meningkatkan hubungan baik dan kerja sama dwipihak. Turut mendampingi Kepala Negara adalah Ketua DPD Irman Gusman, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mentan Suswono, Mendiknas M Nuh, Mennakertrans Muhaimin Iskandar, Menbudpar Jero Wacik, anggota Wantimpres Hassan Wirajuda, dan Kepala BKPM Gita Wirjawan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.