Uang Pesangon Bebas Pajak Penghasilan

Pajak tempat usaha

Sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-32/Pj/ 2010 tentang kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT). WP OPPT itu tidak lain adalah setiap wajib pajak yang memiliki satu atau lebih tempat usaha yang bisa menjadi obyek pajak PPh Pasal 25 atau PPh yang dibayar secara berangsur-angsur setiap bulannya. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh dari warung, kios, atau toko yang ada di perumahan atau di mal terkena pajak ini.

Besaran PPh Pasal 25 untuk tempat usaha seperti itu ditetapkan 0,75 persen terhadap peredaran bruto. Sebelumnya, tidak ada kejelasan mengenai tarif PPh Pasal 25 untuk tempat usaha ini dan sulit diterapkan karena tidak mudah mengukur kebenaran omzet suatu usaha, selain dari pengakuan pedagangnya sendiri.

Pengamat pajak Ruston Tambunan mengingatkan, ada potensi lebih bayar pajak bagi pedagang yang mendapatkan penghasilan di bawah perhitungan standar Ditjen Pajak. Sebab, ketentuan 0,75 persen dari peredaran bruto itu diambil dengan asumsi penghasilan kena pajak neto atau peredaran bruto setelah dikurangi biaya-biaya dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah 7,5 persen dari peredaran bruto.

"Tentu ini tidak wajar bagi pedagang pengecer yang rata-rata penghasilan kena pajaknya, misalnya, 4 persen sebulan. Ini akan mengakibatkan lebih bayar,” ungkapnya. (OIN)