Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redenominasi Juga Bisa dengan Ganti Nama

Kompas.com - 05/08/2010, 15:00 WIB
Hasanuddin Aco

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ekonom Universitas Indonesia (UI) Bambang PS Bodjonegoro mengatakan redenominasi bisa dilakukan berbagai cara misalnya dengan penggantian nama mata uang di mana cara itu pernah dilakukan Brasil dan terbilang sukses.

Demikian dikemukakan Bambang ketika dikonfirmasi Tribunnews.com dari Jakarta, Kamis (5/8/2010). "Intinya redenominasi harus fokus hanya pada perubahan nilai nominal dan nilai rupiah harus tetap ditetapkan," kata Bambang.

Sebelumnya, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution menyatakan pergantian nama mata uang Indonesia sangat mungkin terjadi. Meski bukan perkara mudah tapi Darmin mengatakan bukan tidak mungkin rupiah ganti nama. "Bukan tidak mungkin (rupiah ganti nama) tapi itu urusan nasional. Tidak pas kalau BI usulkan itu urusan nasional," kata Darmin dalam konferensi pers di gedung BI Jakarta, Selasa (3/8/2010).

Darmin menjelaskan hal tersebut setelah mendapat pertanyaan dari seorang wartawan mengenai kemungkinannya rupiah diganti dengan nama baru bila rekomendasi BI mengenai redenominasi rupiah kandas.

Redenominasi yang diperkenalkan sebelumnya oleh BI adalah menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang). Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

Peluang mengganti nama rupiah terbuka sebenarnya terbuka lebar. Secara garis besar keuangan Indonesia diatur dalam UUD 1945 Bab VIII terutama Pasal 23 ayat (1), yakni tentang macam dan harga mata uang dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang (UU). Namun, dalam UUD 1945 tidak dijelaskan secara terperinci tentang nama mata uang Indonesia.

Penyebutan rupiah secara langsung baru disebutkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Mata Uang yang kini sedang dibahas di DPR RI. Hal itu berarti selama masih dalam proses pembahasan di Dewan sangat mungkin terjadi pergantian nama rupiah.

Dalam draf RUU Mata Uang yang diperoleh Tribunnews.com pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) barulah disebutkan mata uang sebagai alat pembayaran sah di disebut uang Rupiah sebagai uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalam draf RUU kemudian secara rinci disebutkan macam uang rupiah serta nominalnya.

Darmin mengatakan, redenominasi rupiah bisa dimasukkan RUU Mata Uang yang kini sedang dibahas DPR. Namun, Darmin tidak menyinggung apakah dalam RUU itu perlu mengganti rupiah dengan nama baru.

Brasil sejak 1994 menggunakan mata uang baru real menggantikan nama mata uang sebelumnya cruzeiro reais yang tujuannya dalam rangka redenominasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

    Whats New
    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

    Spend Smart
    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

    Whats New
    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

    Whats New
    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

    Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

    Whats New
    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

    Whats New
    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

    Whats New
    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

    Whats New
    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

    Whats New
    Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

    Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

    Whats New
    Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

    Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

    Whats New
    Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

    Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

    Whats New
    Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

    Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

    Whats New
    Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

    Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

    Whats New
    Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

    Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com