Hipmi Tolak Kenaikan TDL

JAKARTA, KOMPAS.com — Asumsi pemerintah akan kembali menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen di awal tahun tidak tepat. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) secara tegas menolak asumsi kenaikan TDL tersebut.

"Saya pikir itu tidak tepat ya," tegas Silmy Karim, Ketua Bidang Perbankan Hipmi, di Jakarta, Rabu (18/8/2010). Ditegaskannya, pemerintah harusnya mengkaji lebih dalam semua akibat dari kembali mengambil kebijakan kenaikan TDL.

"Pemerintah itu saya pikir perlu mengkaji lebih mendalam. Karena kalau kita bicara kenaikan TDL itu, kita bicara beberapa hal termasuk daya saing dan daya beli," tandasnya.

Ditegaskannya, dirinya akan menolak kebijakan kenaikan TDL. "Kalau saya menolak kenaikan TDL," tegasnya.

Seperti dijabarkannya, dengan menaikkan TDL 15 persen, akibat yang harus ditilik adalah daya saing dan daya beli masyarakat.

"Daya saing itu akibatnya kita akan berhadapan dengan produk impor, kemudian produk-produk yang dihasilkan di Indonesia akan mahal itu sudah pasti. Terus kalau daya beli itu kan masyarakat akan memilah-milah mana barang yang akan dia beli dan tentunya ada yang dia korbankan karena daya beli yang terbatas, berarti ada penurunan permintaan," paparnya tegas.

Menurutnya, bila kenaikan TDL terjadi, akan terjadi pengurangan produksi. Karena permintaan, dikatakannya akan menurun. Maka, bila itu terjadi, akan banyak karyawan pula akan mengalami pemutusan hubungan kerja.

"Otomatis kalau kita dipaksakan untuk naik, tentunya untuk menyiasatinya adalah mengurangi produksi. Karena permintaannya akan kurang. Karena kan kalau produksi turun secara otomatis utilisasi, terus juga karyawan dan sebagainya, itu akan berdampak," tukasnya.