Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KEN Usul RI Miliki Neraca Keuangan

Kompas.com - 16/09/2010, 22:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tandjung, usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (16/9/2010) mengusulkan Indonesia sebaiknya memiliki neraca keuangan sehingga semua aset negara termonitor secara detail.

Usulan ini merupakan satu dari delapan isi rekomendasi yang akan disampaikan secara komprehensif kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Desember mendatang. Usulan ini, kata Chairul, merupakan bagian dari reformasi keuangan negara. Keberadaan neraca negara dipandang dapat membuat keuangan negara dapat dilakukan secara akuntabel.

"Selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya terdiri dari uang masuk dan uang keluar, sementara asset dan liabilities tidak tercantum. KEN menyarankan agar semua aset negara diikutsertakan sehingga dapat termonitor secara detail. Aset negara, misalnya, seluruh tanah dan bangunan, sumber daya alam, aset BUMN, dan lainnya. Begitu juga dengan semua kewajiban dan utang-piutang," katanya kepada para wartawan.

Sementara itu, Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN), Prof Dr Ir Zuhal, yang juga turut serta dalam sidang kabinet paripurna, mengatakan, KIN mengusulkan beberapa masukan, seperti pangan berbasis bioteknologi, produksi vaksin yang dapat menjadi unggulan dunia, teknologi keamanan perbatasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta sentra UKM berbasis teknologi kreatif.

Pada rapat tersebut, Presiden meminta agar KEN dan KIN dapat benar-benar menghasilkan produk yang dapat dilaksanakan, tak sekadar naskah akademis. Presiden mengatakan, KEN dan KIN harus meninggalkan dikotomi pembangunan ekonomi berbasiskan teknologi dan ekonomi seolah keduanya tak berkaitan.

"Ekonomi saja tak mungkin bisa dijalankan tanpa teknologi. Dalam model pembangunan dan percepatan ekonomi, telah berkembang apa yang disebut knowledge-based economy. Jadi, KIN mendukung KEN dengan memperkuat basis teknologi," katanya.

Tanpa teknologi, tambah Presiden, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menggenjot pertumbuhan perekonomian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com