Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Tarif Listrik Makin Ditentang

Kompas.com - 01/10/2010, 07:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —  Sikap menentang keinginan pemerintah yang ingin menaikkan tarif dasar listrik pada tahun 2011 semakin luas, bukan hanya dari Komisi VII DPR, melainkan juga dari Badan Anggaran DPR. Badan Anggaran DPR tidak ingin melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menegaskan bahwa keinginan komisi harus diikuti dalam pembahasan anggaran di lembaga tersebut.

”Kami bekerja sesuai dengan UU MD3. Keputusan Komisi VII yang disampaikan kepada kami (Badan Anggaran) menegaskan bahwa TDL (tarif dasar listrik) tidak naik, baik naik sebagian maupun seluruhnya,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Kamis (30/9/2010).

Menurut Melchias, Badan Anggaran memahami konsekuensi penolakan kenaikan TDL akan menyebabkan anggaran belanja membengkak karena anggaran subsidi listrik akan naik. Oleh karena itu, hanya ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah, yakni memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga bukan kementerian atau menaikkan defisit anggaran.

Jika opsi penghematan yang ingin dipilih, pemerintah sebaiknya jangan memangkas anggaran rutin karena itu berarti harus memotong gaji pegawai negeri sipil. Anggaran yang bisa dipangkas sebaiknya adalah anggaran belanja barang, seperti belanja mobil dinas.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tetap menginginkan kenaikan TDL meski Komisi VII DPR telah memutuskan membatalkannya. Sebagai jalan tengah, Menteri Keuangan mengusulkan agar TDL naik secara selektif.

”Kalau TDL tidak disetujui naik, kami harus bertanya apakah tidak dinaikkan untuk semua ataukah secara selektif. Kami merekomendasikan harus ada kenaikan, tetapi memang selektif,” ujarnya. Kenaikan TDL secara selektif ini agar pemerintah tidak perlu menambah anggaran untuk subsidi listrik sebesar Rp 12 triliun. (OIN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com