Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Daerah Lebih Pengaruhi Ekonomi

Kompas.com - 28/10/2010, 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan ekonomi di daerah jauh lebih dipengaruhi oleh politik perekonomian yang digunakan oleh pemimpin daerahnya, ketimbang oleh variabel-variabel yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari masalah aturan daerah, kemudahan memperoleh lahan, hingga perpajakan. Kepentingan pejabat daerah dan partai politik diduga menjadi penyebab utama arah pertumbuhan ekonomi di daerah.

Demikian hasil penelitian yang dilakukan peneliti Institute of Development Study (IDS) dari Universitas Sussex, Inggris, Neil McCulloch dan bekerjasama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta AusAID. Hasil penelitian berjudul Tata Kelola Ekonomi Daerah, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah ini dipaparkan di Jakarta, Kamis (28/10/2010).

"Ini adalah penelitian tentang perekonomian di Indonesia yang paling lengkap pertama setelah Aceh masuk secara penuh," kata Neil.

Menurut Neil, hubungan antara pengusaha dengan pemimpin daerah, hubungan antara kontraktor untuk mendapatkan akses ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat mewarnai terbentuknya pertumbuhan ekonomi di daerah. "Kami sangat tahu hubungan-hubungan ini yang mempengaruhi terbentuknya perekonomian di daerah," katanya.

Setidaknya ada empat aspek yang dapat mengukur tata kelola pemerintahan di daerah, yakni stabilitas, pencarian rente ekonomi, kompetensi, dan keterbukaan dan akuntabilitas. Stabilitas dapat dilihat dari konflik pertanahan, daerah yang jarang memiliki konflik pertanahan biasanya dipimpin oleh kepala daerah yang kuat dan aturan yang dibuat tidak menciptakan ketidakpastian.

Pencarian rente ekonomi akan semakin ditekan jika pemimpin daerah tidak korup, pemerintah daerah tidak menyebabkan meningkatnya biaya bisnis, dan tidak ada pungutan ilegal, tidak ada biaya distribusi, dan tidak ada pembayaran ke polisi. Untuk masalah kompetensi, harus ada program pengembangan usaha dan waktu yang diperlukan untuk membuat perizinan tidak lama.

Neil menyebutkan, kota yang memiliki banyak konflik pertahanan biasanya memiliki populasi yang padat karena akan mendorong terjadinya persaingan sumber daya lahan. Daerah di luar Jawa justru tercatat memiliki konflik pertanahan. begitu juga daerah yang memiliki peningkatan anggaran yang besar cenderung memiliki efek pencairan rente ekonomi yang lebih besar di daerah.

Penelitian ini dilakukan di 266 kabupaten dan kota pada 16 provinsi dengan mengambil sampel 50 perusahaan di setiap kabupaten dan kota. Dimana, sampel pengusahanya diambil dari tiga level yang berlainan, yakni pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar. Jawaban dari sampel itu kemudian dikombinasikan dengan data perekonomian daerah pada periode 2001-2008.

"Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan lebih merupakan gejala yang menjelaskan pertumbuhan, bukan menjadi faktor penyebab pertumbuhan," kata Neil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com