GAIKINDO: Pembatasan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah memutuskan membatasi penggunaan bahan bakar bersubsidi mulai 2011. Premium dan solar bersubsidi hanya boleh dikonsumsi oleh mobil pelat kuning, sepeda motor, roda tiga dan perahu nelayan. Pembatasan diakukan bertahap, dimulai dari kawasan Jabodetabek, Pulau Jawa-Bali dan luar Pulau Jawa.

Sektor yang akan paling terpengaruhi pada kebijakan tersebut adalah industri mobil. Namun paa pelaku, memilih mematuhi peraturan. Meski berat, keputusan harus diterima karena berlaku adil untuk semua pelaku industri.

Negatifnya, pembatasan BBM bersubsidi ini bakal dibarengi penerapan pajak-pajak daerah antara lain, Bea Balik Nama dan Pajak Progresif, semata-mata ingin membatasi pembelian mobil di Indonesia.

Johnny Darmawan, Ketua III GAIKINDO mengatakan, opsi pembatasan BBM diharapkan bisa diikuti dengan pertumbuhanekonomi yang membaik tahun depan. Tapi, jangan ada lagi tambahan pembebana, misalnya penerapan pajak-pajak baru yang bisa memperlambat laju pertumbuhan industri.

"Industri otomotif baru mulai menanjak lagi. Kemudian di-shut-down (matikan) lagi. Kalau ingin menambah beban industri jangan sekaligus, satu-satu, beri waktu bernafas dulu. Kalau ini dilakukan, akibatnya fatal," ujar Johnny dihubungi kemarin.

GAIKINDO memprediksi pasar mobil nasional pada tahun ini akan menembus 730.000 unit sekaligus rekor penjualan tertinggi sepanjang sejarah industri otomotif di Indonesia. Tapi jika seluruh beban diberlakukan serentak tahun depan, Johnny memprediksi pasar bakal "drop" 30 persen.

Situasi ini, lanjutnya, membuat Indonesia sulit bersaing mendapatkan kepercayaan investor asing karena negara tetangga terus berkampanye menawarkan keunggulan masing-masing. Padahal kalau infrasrtuktur tertata dengan baik, target 1 juta unit penjualan mobil di Indonesia bisa terwujud pada 2013.

"Apalagi sudah ada perdagangan bebas. Kita inginkan penjualan satu juta unit. Kalau penjualan berasal dari produksi dalam negeri dan bukan mobil impor, akan menciptakan lapangan kerja baru," komentar Johnny.

Perlu Sosialisasi Sehubungan dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi, Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Sudirman Maman Rusdi menambahkan, jika sudah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah perlu melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat.

Dijelaskan, situasi ini dipastikan akan berdampak pada pasar karena biaya operasional pengguna mobil akan naik sekitar 30 persen. Pasalnya harus menggunakan Pertamax atau Pertamax Plus yang lebih mahal dari Premium.

"Selain itu, perlu diperhatikan kesiapan infrastruktur Pertamina yang menyalurkan BBM. Harus ada perubahan, Kalau dulu lebih banyak pompa Premium, kini harus diganti Pertamax yang dominan. Ini butuh persiapan dan apakah mereka siap?" tanya Sudirman.