Nasionalisasi Inalum

Kompas.com - 13/12/2010, 06:37 WIB
Editor

Medan, Kompas - Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Indonesia agar mengakhiri kerja sama dengan Jepang atas pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium di Asahan, Sumatera Utara. Alasannya, nasionalisasi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia.

”Kami tidak ingin kerja sama itu diperpanjang. Indonesia harus mengambil alih semua operasionalisasi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum),” kata anggota DPRD Sumatera Utara, Fadly Nurzal, dalam diskusi tentang pentingnya nasionalisasi PT Inalum, di Medan, Sabtu (11/12).

Diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait, Direktur Industri Material Dasar Logam Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur I Gusti Putu Suryawirawan, dan mantan Direktur Bisnis PT Inalum Hasrul Hasan.

PT Inalum mulai beroperasi tahun 1982. Kini, posisi saham Indonesia 41,12 persen dan Jepang memegang saham 58,88 persen. Kerja sama tersebut akan berakhir pada 2013.

Fadly menjelaskan, kesepakatan Indonesia-Jepang pada awal beroperasinya PT Inalum telah menjebak Indonesia. Sebab, ternyata warga di sekitar PT Inalum tidak sejahtera karena hasil dari perusahaan tersebut banyak dibawa keluar negeri.

Untuk itu, DPRD Sumut menyiapkan panitia khusus yang akan mengkaji pentingnya nasionalisasi PT Inalum agar bermanfaat untuk Sumatera Utara. ”Selanjutnya, pemerintah dapat mengubahnya menjadi perusahaan badan usaha milik negara,” ujar Fadly.

Suryawirawan menilai nasionalisasi PT Inalum bukan hal terpenting. Yang perlu ditekankan itu kemanfaatannya, seperti hidupnya industri hilir, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi pemicu untuk pemanfaatan sumber daya lokal. ”Kalau untuk pengembangan industri itu perlu nasionalisasi, maka nasionalisasi itu memang penting,” tuturnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masih impor

Hasrul menggambarkan, Indonesia sangat potensial sebagai penyuplai aluminium dunia. Anehnya, saat ini industri di Indonesia masih impor bahan aluminium.

Padahal, cadangan bauksit (bijih aluminium) Indonesia mencapai 350 juta ton dan ditaksir mampu memenuhi kebutuhan aluminium di Asia Tenggara selama 50 tahun. ”Sayangnya, nilai tambah industri berbasis aluminium Indonesia dinikmati negara lain dan kita harus impor,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X