Obligasi Infrastruktur Membebani Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditengah ide terhadap pembentukan obligasi infrastruktur untuk menutupi seretnya dana APBN, ternyata Direktur Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, tidak terlalu terkesan dengan usulan penerbitan obligasi infrastruktur.  

"Bila keperluannya hanya untuk memperoleh dana bagi pembangunan infrastruktur, sebetulnya tidak perlu menerbitkan obligasi . Sebab kelak beban pembayarannya dipikul oleh rakyat," ujar Darmaningtyas, Rabu (5/1/2011) di Jakarta.

Yang diperlukan , kata Darmaningtyas adalah, komitmen dan konsistensi pemerintah. "Segera cabut dana subsidi Rp 85 triliun untuk BBM, dan lantas alihkan untuk infrastuktur transportasi maupun kelistrikan. Dana pengalihan subsidi BBM itu jauh lebih besar dari penjualan obligasi ," kata dia.

Namun diingatkan Darmaningtyas, komitmen itu juga ditandai dengan imbangnya penganggaran untuk sektor transportasi. Sebagai contoh, anggaran untuk satu direktorat jendral (Bina Marga, Kementrian PU) jangan jauh lebih besar daripada bagi Kementerian Perhubungan.

Pemerhati transportasi Rudy Thehamihardja, juga tak terlalu setuju dengan usulan obligasi infrastruktur . "Belum saatnya. Grand desain saja belum jelas, nanti malah yang terjadi hanyalah instrumen untuk mengumpulkan uang, lantas tak jelas bagaimana menggunakannya," ujar dia.

Rudy juga tak setuju adanya obligasi infrastruktur selama masih ada kendaraan yang disubsidi. " Katakanlah uang dari hasil obligasi itu untuk membangun jalan, maka konyol sekali sebab bensin untuk kendaraan yang melintas di atasnya masih disubsidi oleh uang negara," katanya.