Pembuktian Standar Pelayanan Minimum

Kompas.com - 17/02/2011, 11:16 WIB
EditorErlangga Djumena

KOMPAS.com- Ada alunan lagu yang khas setiap kali memasuki stasiun kereta bawah tanah (subway) di Tokyo, Jepang. ”Perhatikan jingle itu. Berbeda di setiap stasiun, lho. Itu untuk penumpang yang buta,” kata kerabat saya, Yohanita Sayaka.

Hari itu, setahun silam, kami menumpang subway di jalur Chiyoda dari Stasiun Otemachi ke Shibuya. Di sembilan stasiun yang dilalui, selalu ada suara berbeda berkumandang. Volume suara pun telah distandarkan, dengan besaran desibel tertentu. Itulah bentuk pelayanan bagi penumpang di sana.

Namun, hari ini, kira-kira seminggu setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api, jangan harap ada fasilitas serupa di kereta-kereta di Indonesia.

Judulnya memang ”Standar Pelayanan Minimum”, tetapi minimum di Jepang mungkin optimum di Indonesia. Jangankan perbedaan alunan lagu, soal audio hanya dijelaskan, ”(dipasang) di tempat yang strategis agar mudah didengar calon penumpang.” Kriteria tempat strategis akhirnya sangatlah ”abu-abu”.

Meski demikian, angkatlah topi bagi perkeretaapian kita. Akhirnya, SPM diberlakukan. ”SPM itu masih jauh dari sempurna, tetapi bolehlah diapresiasi. Nanti secara bertahap, kami dorong untuk ditingkatkan. Di dalam Permenhub diatur SPM dapat ditinjau setiap enam bulan,” kata Taufik Hidayat, peneliti perkeretaapian pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Evaluasi atas SPM pada enam bulan mendatang memang harga mati bila ingin perkeretaapian membaik. Sebagaimana dikatakan para ”penggila” kereta, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011 ini bukan terobosan sama sekali.

Materi dalam SPM bahkan dikritik keras, hanya sebatas pemenuhan fisik. Standar pelayanan, kata para ”penggila” kereta, seharusnya dicontohkan dengan aturan adanya ganjaran diskon 50 persen bagi calon penumpang yang tidak berhasil menemui petugas yang berhati tulus. Itu baru serius!

Ketersediaan toilet seharusnya juga tidak perlu diperdebatkan lagi. Setiap stasiun harus memiliki toilet. Bila ingin diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang SPM, hal itu semestinya terkait dengan derajat kebersihan, bukan cuma jumlah. Berapa kali sehari toilet harus dibersihkan, atau berapa gulungkah ketersediaan tisu kering di setiap toilet.

Minggu-minggu ini, atau dalam tempo sesingkat-singkatnya, harusnya SPM diterapkan dengan serius. Harus ada bukti!

Pertama, pemenuhan SPM sangatlah penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dan operator PT Kereta Api Indonesia dalam memajukan perkeretaapian. Kedua, tanpa pemenuhan SPM—yang sudah sangat minimal ini—kerelaan penumpang kereta sulit diharapkan bila tiba waktunya untuk menaikkan tarif.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

PLN Targetkan Relokasi PLTG Grati ke Bali untuk G20 Tuntas Akhir Oktober

Whats New
Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Ekspor Produk Halal RI Baru 3,8 Persen Total Pasar Produk Halal Dunia

Whats New
Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Menaker Ida Ingatkan Penerima BSU: Gunakan untuk Hal Bermanfaat, Bukan untuk yang Tidak Perlu

Whats New
Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Whats New
Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Apa Benar Pertalite Boros Setelah Naik Harga, Ini Hasil Pengujian Lemigas

Whats New
[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto 'Pig Butchering'

[POPULER MONEY] Produk Mie Sedaap Ditarik di Singapura | Waspada Penipuan Kripto "Pig Butchering"

Whats New
Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.