Kemkeu Minta Tambahan Aset Rp 30,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Keuangan kembali meminta persetujuan DPR untuk menggunakan aset negara senilai Rp 30,2 triliun sebagai aset yang menjadi dasar transaksi (underlying asset) penerbitan surat berharga negara berbasis syariah atau sukuk pada tahun 2011. Pengajuan ini dilakukan karena persediaan barang milik negara yang bisa dipakai sebagai underlying asset tersisa Rp 3,4 triliun.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Dahlan Siamat mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (21/2/2011). Menurut Dahlan, underlying asset yang tersedia pada awal tahun 2011 adalah Rp 10,5 triliun. Namun, karena pemerintah sudah menerbitkan sukuk ritel seri SR003 senilai Rp 7,341 triliun, sisa underlying asset yang tersisa tinggal Rp 3,4 triliun. Itu tidak mencukupi kebutuhan penerbitan sukuk pada tahun 2011.

"Kami memastikan tidak akan menjadikan gedung yang bersimbol kenegaraan atau budaya sebagai underlying asset," ujarnya. Dengan demikian, Kementerian Keuangan tidak akan menggunakan Istana Negara, Masjid Istiqlal, Istora Senayan, atau Candi Borobudur sebagai underlying asset.

"Aset-aset yang menjadi underlying asset sudah lulus uji tuntas dengan konsultan hukum yang sudah kami tunjuk. Kami tidak mungkin menggunakan aset strategis sebagai underlying asset, misalnya aset Kementerian Pertahanan, TNI, atau Polri," katanya.