Hendri: Pemerintah Harus Menjelaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Hendri Saparini berpendapat, pemerintah harus dapat menjelaskan kepada masyarakat signifikansi dari rencana menaikkan pajak dan bea film impor. Jika rencana tersebut bertujuan mengembangkan industri perfilman nasional, maka pemerintah harus menjelaskan strategi tersebut lebih lanjut.

"Karena tidak boleh ada kebijakan ad hoc seperti ini. Kalau digunakan alasan pemerintah untuk menumbuhkan industri (perfilman) di Indonesia, strateginya apa? Sektornya akan dikembangan seperti apa? Harus ada orientasi jangka pendek dan jangka panjang," kata Hendri usai menghadiri seminar nasional Kompas "Korupsi yang Memiskinkan" di Hotel Santika, Jakarta, Kamis (21/2/2011).

Menurut Hendri, selama ini pemerintah sering membuat kebijakan terkait pajak yang orientasinya tidak jelas. Seperti halnya pajak bea masuk oleh-oleh yang sempat menuai pro dan kontra pada awal tahun. "Saya khawatir terpisah. Ini kita mencari penerimaan, tapi ini pengembangan sektor yang tidak dikaitkan dengan itu," katanya.

Terkait dampak kenaikan pajak dan bea film impor tersebut, Hendri mengatakan bahwa kebijakan tersebut pasti berdampak terhadap bisnis perfilman. Dampak tersebut yang seharusnya dikaji pemerintah sebelum merumuskan kebijakan.

"Related bisnis itu seberapa besar harus dikaji benar. Jangan asal dinaikkan saja. Kalau related bisnisnya besar, baru. Misalnya kalau dinaikkan, tidak hanya penerimaan daerah, penjualan minuman, transportasi akan turun. Benarkah demikian? Harus ada argumentasinya," ujarnya.

Seperti diberitakan, pemerintah tengah membahas kebijakan mengenai film impor. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan, kebijakan final yang melibatkan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perekonomian itu akan rampung pada Maret 2011.

Menurut Jero, kebijakan terkait pajak film tersebut perlu dikaji ulang karena ada ketidakadilan dalam penetapan pajak film impor. Selama ini pajak yang dibayarkan film impor lebih kecil daripada yang harus dikeluarkan untuk sebuah produksi film nasional.