Importir Film Tunggak Royalti sejak 1995

Kompas.com - 22/02/2011, 08:56 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil audit yang dilakukan pemerintah pada 2010 menunjukkan bahwa seluruh importir film menunggak bea masuk atas hak royalti dan bagi hasil sejak tahun 1995. Atas dasar itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah menyampaikan surat tagihan kepada importir film, tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian.

”Akan tetapi, karena ini menyangkut informasi yang bersifat pribadi pada perusahaan-perusahaan yang mengimpor film itu, jumlah tunggakan royaltinya tidak bisa kami publikasikan. Jika mereka (importir) tidak bersedia membayar, itu hak mereka. Kami menunggu laporan mereka tentang mengapa tidak setuju dengan tagihan itu,” ujar Direktur Teknis Kepabeanan Heri Kristiono di Jakarta, Senin (21/2/2011).

Menggunakan aturan WTO

Menurut Heri, tidak ada kebijakan baru atau perubahan tarif bea masuk atas film impor. Pemerintah masih menggunakan Perjanjian Penilaian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO Valuation Agreement). Perjanjian ini sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan diadopsi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Undang-undang tersebut sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur nilai pabean.

”Dalam aturan itu ditegaskan bahwa bea masuk dapat dibebankan pada harga cetak salinan film yang diedarkan, hak royalti (yang dibayar importir kepada produsen film di luar negeri), dan bagi hasil (antara importir film dan produsen film). Itu sudah sesuai dengan WTO Valuation Agreement,” ujarnya.

Namun, ujar Heri, berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada 2010, diketahui bahwa importir film itu hanya membayar bea masuk berdasarkan harga cetak salinan film. Sementara bea masuk atas dasar hak royalti dan bagi hasil sama sekali belum dibayar. Dengan demikian, muncul kurang bayar (tunggakan) bea masuk atas hak royalti dan bagi hasil sejak tahun 1995.

Besar tarif yang diberlakukan dalam penagihan bea masuk, baik atas harga cetak salinan film, hak royalti, maupun bagi hasil, sebesar 10 persen. Sementara tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sebesar 2,5 persen.

Sementara itu, penataan film di Indonesia dengan menurunkan pajak produksi film dalam negeri dan menaikkan pajak film impor ditargetkan selesai dalam satu bulan mendatang. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menegaskan hal tersebut di sela-sela rapat kerja pemerintah di Bogor. (OIN/WHY)

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

    Harga Daging Sapi Melonjak Sampai Rp 170.000/Kg

    Whats New
    Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

    Simak Jadwal KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo Saat Lebaran

    Whats New
    Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

    Seperti Apa Kehidupan Ekonomi Warga Palestina?

    Whats New
    KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

    KRL Yogyakarta-Solo Tetap Beroperasi saat Libur Lebaran

    Whats New
    [TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

    [TREN OLAHRAGA KOMPASIANA] Inter Milan Diambang Kebangkrutan | Perebutan Jatah Liga Champions di Liga Inggris | Child Abuse Olahraga Gymnastic

    Rilis
    [TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

    [TREN WORKLIFE KOMPASIANA] Tantangan bagi yang Punya Target Hidup | 4 Cara Efektif dalam Membuat Keputusan yang Lebih Baik | Syarat Absurd Lowongan Kerja

    Rilis
    Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

    Ada Larangan Mudik, Pengusaha Rest Area Rugi Rp 20 Miliar

    Whats New
    Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

    Penutupan Outlet Tanpa PHK, BNI: Karyawan Bakal Dipindahkan atau Dialihfungsikan

    Whats New
    H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

    H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Tampung 977 Aduan Masyarakat

    Rilis
    Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

    Pengusaha Tak Bayar THR Pegawai, Siap-siap Kena Sanksi dan Denda

    Whats New
    Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

    Larangan Mudik, Omzet Tenant di Rest Area Anjlok tetapi Tak Bisa Tutup...

    Whats New
    BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

    BSI Siapkan Dana Rp 6,37 Triliun Saat Lebaran 2021

    Rilis
    Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

    Telkomsel Bertemu Huawei, Ini Kesepakatan yang Dihasilkan

    Rilis
    Penukaran Uang Baru Terbatas, Nasabah Pilih Tarik di ATM Pecahan Rp 20.000

    Penukaran Uang Baru Terbatas, Nasabah Pilih Tarik di ATM Pecahan Rp 20.000

    Whats New
    Ini Cara Bayar Zakat Lewat Jenius

    Ini Cara Bayar Zakat Lewat Jenius

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X