Kebijakan Baru Impor Daging Sapi

Kompas.com - 07/03/2011, 23:19 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai 1 April 2011 Kementerian Pertanian bakal memberlakukan kebijakan baru impor daging sapi. Dokumen sertifikat kesehatan yang menerangkan status daging yang akan dimasukkan ke Indonesia wajib menyertakan nomor Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) atau yang dikenal dengan izin impor.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, kewajiban penyertaan nomor SPP pada sertifikat kesehatan bertujuan mencegah spekulasi yang dilakukan para importir.

Kasus masuknya daging impor secara ilegal pada Januari 2011 sebanyak 51 kontainer setara 9000 ton, serta Februari 2011 sebanyak 92 kontainer setara 1.500 ton yang masih dilakukan penyelidikan, membuktikan masih adanya peluang melakukan spekulasi. Importir memasukkan barang dulu baru mengurus SPP.

"Pelanggaran hukum harus disikapi dengan sanksi hukum, tidak dengan membuat kebijakan baru," kata Bayu, Senin (7/3/2011) di Jakarta.

Tahun 2011 Kemtan mengalokasikan izin impor daging sapi sebanyak 50.000 ton, jauh lebih rendah dari 2010 yang realisasinya 120.000 ton. Impor datang dari Australia, Selandia Baru, AS dan Kanada.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menekan Penyebaran Covid-19 Melalui Transportasi Udara

Menekan Penyebaran Covid-19 Melalui Transportasi Udara

Whats New
Balas Donald Trump, China Stop Impor Daging Babi Asal AS

Balas Donald Trump, China Stop Impor Daging Babi Asal AS

Whats New
PT LRT Jakarta Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi yang Tersedia

PT LRT Jakarta Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi yang Tersedia

Work Smart
Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja, Bagaimana Nasib Pendaftaran Gelombang 4?

Pemerintah Evaluasi Kartu Prakerja, Bagaimana Nasib Pendaftaran Gelombang 4?

Whats New
Batal Diakuisisi Hary Tanoe, First Media Didekati Investor Baru

Batal Diakuisisi Hary Tanoe, First Media Didekati Investor Baru

Whats New
Beli Token Listrik Kodenya Tak Muncul, Bagaimana Nasib Dana Pelanggan?

Beli Token Listrik Kodenya Tak Muncul, Bagaimana Nasib Dana Pelanggan?

Whats New
[POPULER MONEY] Lion Air Terbang Lagi | Nasib yang Belum Ikut Sensus Penduduk Online

[POPULER MONEY] Lion Air Terbang Lagi | Nasib yang Belum Ikut Sensus Penduduk Online

Whats New
New Normal, Penumpang Harus Datang 4 Jam Sebelum Terbang

New Normal, Penumpang Harus Datang 4 Jam Sebelum Terbang

Whats New
Sempat Gangguan, Pelanggan Listrik Prabayar Sudah Bisa Akses Token

Sempat Gangguan, Pelanggan Listrik Prabayar Sudah Bisa Akses Token

Whats New
Pengusaha Hotel dan Restoran Butuh Modal Kerja Rp 21,3 Triliun

Pengusaha Hotel dan Restoran Butuh Modal Kerja Rp 21,3 Triliun

Whats New
New Normal, Begini Prosedur Operasional Kantor Cabang BTN

New Normal, Begini Prosedur Operasional Kantor Cabang BTN

Whats New
Beredar Kabar Sejumlah Pilot Di-PHK, Ini Penjelasan Garuda Indonesia

Beredar Kabar Sejumlah Pilot Di-PHK, Ini Penjelasan Garuda Indonesia

Whats New
Anggota DPR Ini Kritisi PEN karena Ada Alokasi yang Cukup Menggelikan...

Anggota DPR Ini Kritisi PEN karena Ada Alokasi yang Cukup Menggelikan...

Whats New
Menaker: Tenaga Medis Hingga Relawan Covid -19 Terlindungi Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Menaker: Tenaga Medis Hingga Relawan Covid -19 Terlindungi Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Whats New
Ada Tambahan Rp 1,2 Triliun, Nelayan Bakal Dapat Bantuan Rp 600.000 Tiap Bulan

Ada Tambahan Rp 1,2 Triliun, Nelayan Bakal Dapat Bantuan Rp 600.000 Tiap Bulan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X