Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cetak Rupiah, BI Harus Koordinasi Pemerintah

Kompas.com - 30/03/2011, 11:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang rupiah. Hal ini merupakan satu kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang.

Mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan rupiah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Kewenangan itu sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter.

"Kami memandang mekanisme check and balances yang merupakan wujud dari penerapan prinsip good governance yang diharapkan publik dalam pengaturan dan pengelolaan mata uang secara umum sudah terakomodasi dalam RUU ini," kata anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel kepada Kontan.

Untuk memperkuat mekanisme check and balances, Bank Indonesia juga wajib melaporkan pengelolaan rupiah secara periodik setiap tiga bulan kepada DPR. Sementara untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit secara periodik paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Dalam pembahasan RUU Mata Uang itu juga disepakati pencetakan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam proses pelaksanaannya, Bank Indonesia akan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pencetakan uang. Jika BUMN tersebut menyatakan tidak sanggup, pencetakan rupiah dilaksanakan oleh BUMN yang bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel.

Dalam pencetakan uang ini, bahan baku rupiah baik kertas maupun logam harus mengutamakan produk dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing serta ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah. RUU Mata Uang ini juga mengharuskan pencantuman kata "Negara Kesatuan Republik Indonesia" dan gambar lambang negara Garuda Pancasila. "Dengan ciri ini, kita berharap rupiah juga dapat berperan menjadi jangkar kedaulatan dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya. (Kontan/Yudho Winarto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com