Opsi Terbaik, Naikkan Harga Premium

DEPOK, KOMPAS.com — Penerapan kebijakan pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi dinilai tidak akan efektif dan rawan terjadi penyelewengan di lapangan. Opsi terbaik dalam jangka pendek adalah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi agar defisit anggaran pemerintah tidak makin membengkak di tengah terus melambungnya harga minyak mentah dunia.

Hal ini disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menghadiri acara seminar bertema ”Dari Program Konversi Elpiji ke Program Pengendalian Subsidi Bahan Bakar Minyak”, Selasa (5/4/2011) di Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Dalam acara itu juga tampil mantan Direktur Utama PT Pertamina Ari Sumarno.

Jusuf Kalla menilai, pengaturan BBM bersubsidi tidak mungkin dilakukan. Pengendalian BBM bersubsidi itu dinilai tidak akan efektif, akan terjadi penyelewengan luar biasa di lapangan, terjadi masalah di pompa bensin, saling curiga di masyarakat, dan aksi penimbunan BBM bersubsidi. Selain itu, penetapan kuota bahan bakar bersubsidi juga sulit dijalankan karena akan terjadi antrean panjang dan menimbulkan kemacetan.

”Yang dibutuhkan adalah yang praktis dan bisa dijalankan untuk mengurangi subsidi. Mau diputar seperti apa pun, yang bisa jalan hanya kalau menaikkan harga. Kenaikan harga itu tidak perlu banyak, kembali saja ke harga lama. Naikkan saja menjadi Rp 6.000,” ujarnya. Harga premium pernah Rp 6.000 per liter saat harga minyak mentah 70 dollar AS per barrel tahun 2008.

”Naikkan saja, tidak ada orang miskin membeli bensin. Yang membeli bensin itu yang mempunyai motor dan mobil. Begitu harga mahal, mereka akan mengurangi perjalanan. Ini berbeda dengan beras yang semua orang mengonsumsinya,” ujarnya.

Sales Representative Pertamina Wilayah Kendari Daniel al-Habsy I menegaskan, distribusi BBM jenis solar dan premium di Sulawesi Tenggara selama triwulan I-2011 telah melampaui kuota yang ditetapkan. Cepatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya harga pertamax ditengarai memengaruhi besarnya konsumsi BBM bersubsidi masyarakat.

Dalam periode Januari-Maret, ujar Daniel, realisasi distribusi premium di Sultra telah mencapai 46.264 kiloliter. ”Jumlah itu sudah lebih tinggi empat persen dari besaran kuota untuk tiga bulan,” ujarnya. (EVY/ENG)