Rebutan Saham Divestasi Berlanjut

Kompas.com - 15/04/2011, 03:24 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Perebutan 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara terus berlanjut. Pemerintah pusat dan daerah berminat membeli sisa saham divestasi perseroan tersebut.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi, dalam acara konferensi Infrastruktur Indonesia Internasional, Kamis (14/4) di Jakarta, mengklaim, keinginan agar hak pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk tahun 2010 diberikan kepada daerah merupakan aspirasi pemda dan seluruh warga di daerah itu.

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kemarin, menyatakan baru mendapat laporan dari Menteri Keuangan. Intinya, Menkeu sudah menyampaikan kepada pihak Newmont serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa sisa 7 persen saham divestasi itu akan dibeli pemerintah pusat.

Ini berarti pemerintah pusat tidak terpengaruh ancaman Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berencana menutup operasi PT NNT jika hak pembelian 7 persen saham divestasi itu tidak diserahkan ke pemda. Bahkan, sudah ada dua kali unjuk rasa yang bertujuan agar pusat menyerahkan sisa 7 persen saham itu ke daerah.

Sesuai kontrak karya, pemegang saham asing PT NNT wajib mendivestasikan 51 persen saham ke pihak nasional. Sebanyak 20 persen dimiliki PT Pukuafu Indah sehingga PT NNT harus mendivestasikan sisa saham 31 persen. Saat ini, sebanyak 24 persen saham divestasi itu dikuasai PT Multi Daerah Bersaing (MDB), perusahaan patungan Pemda NTB dan PT Multicapital, anak usaha Bakrie. Sisa 7 persen saham divestasi itu kini ditawarkan ke Pemerintah Indonesia.

Majdi menyatakan, saat ini pihaknya menunggu keputusan Menkeu. Jika Menkeu mengambil sisa 7 persen saham itu tanpa ada skema manfaat bagi daerah, hal itu akan mengecewakan pihak pemda dan warga daerah penghasil itu.

Menurut Majdi, jika diberikan ke daerah, pemda setempat akan mencari mitra yang mau mendanai pembelian sisa saham divestasi itu. Namun, PT MDB menyatakan berminat membeli sisa 7 persen saham divestasi itu. ”Kalau diperintahkan pemerintah pusat, kami juga bisa melakukan beauty contest, tidak mesti Multicapital,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prinsipnya, pemda tak bersedia mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena itu, Pemda NTB akan menggandeng swasta dengan skema yakni 25 persen dari total saham divestasi yang dibeli menjadi bagian Pemda NTB, selebihnya milik swasta yang mendanai pembelian saham.

Menurut Majdi, sebelum memiliki saham divestasi, Pemda NTB hanya dapat royalti. Pada 2010, pemda setempat mendapat royalti Rp 200 miliar yang harus dibagi ke pemkab penghasil, Pemprov NTB, dan kabupaten lain. Penerimaan negara dari PT NNT Rp 5,7 triliun. (EVY)

 



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.