Jangan Sampai Picu Investor Kabur

SURABAYA, KOMPAS - Kekurangan pasokan gas bagi industri di Jawa Timur bisa memicu investor asing merelokasi pabriknya ke negara lain. Apalagi persoalan gas belum pernah menemukan solusi, sehingga perusahaan umumnya tidak memperoleh sesuai kebutuhan.

”Sudah beberapa kali DPRD Jatim meminta Perusahaan Gas Negara agar memenuhi kebutuhan industri, namun tetap tidak mampu karena pemerintah pusat memang memilih ekspor,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Ana Lutfie di Surabaya, Kamis (26/5).

Padahal, pemerintah harus mengamankan industri dalam negeri, karena jika kapasitas produksi tidak maksimal, kemungkinan pengurangan tenaga kerja sangat besar.

Terpisah, Wakil Ketua Kadin Pusat, Erlangga Satriagung, mengatakan, kebutuhan industri di daerah ini 893 MMSCFD (juta kaki kubik per hari), harus terpenuhi. Sampai sekarang kekurangan masih 405 MMSCFD untuk memenuhi kebutuhan 138 industri. ”Persoalan ini bisa menjadi faktor calon investor enggan masuk ke Jatim karena banyak industri yang bergantung pada gas sangat besar,” katanya.

Apalagi jika pasokan gas untuk industri di Jatim pada Juli atau Agustus mendatang semakin merosot, karena rencana penghentian operasi anjungan minyak Maleo di Pulau Madura yang dioperasikan PT Santos Indonesia.

Blok Natuna

Dari Batam dilaporkan, pengelolaan Blok Natuna Timur di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dipastikan akan meningkatkan pendapatan Kabupaten Natuna. Akan tetapi, ancaman korupsi dana bagi hasil akan selalu merongrong sumber keuangan daerah yang semestinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

”Kalau Blok Natuna Timur sudah produksi, APBD Natuna bisa meningkat sekitar dua kali lipat dari APBD sekarang,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna Basri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna 2011 besarnya Rp 1,15 triliun. Jika Blok Natuna Timur sudah berproduksi, diperkirakan APBD meroket sampai Rp 2 triliun per tahun.

Perhitungan kasar itu didasarkan atas besarnya cadangan gas bumi di Blok Natuna Timur yang mencapai 46 triliun kaki kubik (TCF), atau hampir sepertiga total cadangan gas bumi di Indonesia.

Meski demikian, produksi gas bumi di Blok Natuna Timur masih harus menunggu beberapa tahap lagi. Di antaranya adalah kepastian tentang siapa yang menjadi pemimpin konsorsium pengelolaan blok yang dulu bernama Blok Natuna D Alpha itu.

Anggota DPRD Kepulauan Riau dari daerah pemilihan Kabupaten Natuna, Fahmi Fikri, menyatakan, besarnya dana bagi hasil migas untuk Kabupaten Natuna selama ini digerogoti korupsi. Akibatnya, pembangunan tak berjalan signifikan.

Mengacu keputusan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi 2010, sebagian dana bagi hasil migas untuk Kabupaten Natuna telah dikorupsi pejabat daerah. Setidaknya dua mantan bupati, divonis bersalah dalam kasus korupsi. (ETA/LAS)