Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Coba Pembatasan BBM Molor ke September

Kompas.com - 31/05/2011, 08:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -. Pemerintah masih gamang menerapkan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan sekadar melakukan uji coba pun pemerintah masih maju mundur.

Pekan lalu, pemerintah menyatakan akan mulai menggelar uji coba pembatasan BBM bersubsidi pada Juli 2011 nanti. Uji coba pembatasan tersebut akan dilakukan pada angkutan umum mikrolet M01 jurusan Kampung Melayu-Senen, Jakarta. Rencananya ada sekitar 500 angkutan umum yang ikut uji coba.

Tapi kemarin, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo mengatakan, kemungkinan uji coba itu akan molor.

Evita tak menjelaskan alasan pemerintah memundurkan rencana uji coba pembatasan BBM bersubsidi itu. Tapi agaknya karena pemerintah belum siap. "Harapan kami memang Juli, tapi sepertinya baru bisa terlaksana September," ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, kemarin (30/5/2011).

Padahal pemerintah sebelumnya mengaku sudah siap melakukan uji coba pembatasan dengan memakai alat yang disebut Radio Frequency Identification (RFId).

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap, uji coba pembatasan BBM bersubsidi tetap bisa berjalan 1 Juli nanti. Sebab, hasil uji coba tersebut akan menjadi patokan pemerintah dalam memutuskan pemberlakukan pembatasan BBM bersubsidi.

Selain itu, kata Agus, hasil uji coba, juga bakal menjadi acuan pemerintah untuk memutuskan menaikkan harga BBM subsidi atau hanya membatasinya. "Kami berharap upaya itu mampu menjaga kuota BBM bersubsidi sebesar 38,6 juta kiloliter pada tahun ini," ujarnya.

Dia menambahkan, defisit anggaran negara tahun ini kemungkinan bertambah sebesar Rp 16 triliun bila program pembatasan BBM bersubsidi tidak berjalan.

Lagi pula, beberapa asumsi makro ekonomi dalam APBN 2011 mengalami perubahan. Contohnya, Indonesia Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia telah melampaui asumsi 80 dollar AS per barrel. Selain itu, produksi minyak mentah siap jual atau lifting diprediksi juga hanya mampu mencapai 945.000 rper hari (bph), jumlah ini jauh di bawah target 970.000 bph.

Pengamat perminyakan Kurtubi menilai, rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi bukan jalan keluar paling baik. Pemerintah mestinya juga mulai mendorong penggunaan sumber energi lain selain minyak. Misalkan gas. "Kalau hanya pembatasan tidak jelas manfaatnya," ujarnya. (Dani Prasetya, Bambang R/Kontan)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com