Pembangunan Infrastruktur Daerah Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com — Otonomi daerah seharusnya dijadikan modal dasar yang besar untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hal tersebut disampaikan  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa dalam acara KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah) Award 2011  di Jakarta, Selasa (7/6/2011).

"Dengan catatan bahwa reformasi itu (yang terjadi pada tahun 1998 ) melahirkan pemerintahan otonomi daerah. Dengan harapan pemerintah daerah memiliki energi besar untuk mengelola daerahnya. Tidak hanya bergantung pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," ungkap Hatta.

Namun, di dalam perjalanan otonomi daerah, ia menuturkan tidak seperti apa yang seharusnya.

Apa yang menjadi masalah? Ia pun menjawab, masalah infrastruktur menjadi salah satu hambatan besar, mengacu pada hasil survei TKED (Tata Kelola Ekonomi Daerah), yang dilaksanakan oleh KPPOD bersama dengan The Asia Foundation (TAF).

Hatta pun kaget ketika temuan dari survei ini memperlihatkan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat, salah satunya melalui  badan usaha milik negara (BUMN), seperti PLN dalam membangun infrastruktur listrik, lebih baik ketimbang pembangunan yang dilakukan daerah.

Buruknya pembangunan infrastuktur oleh pemerintah daerah ini bisa disebabkan oleh tidak tersedianya dana. "(Hal) yang mengagetkan kita adalah temuan dari The Asia Foundation, yang tadinya APBD tersebut 65 persen kira-kira habis dibelanjakan untuk services dari aparat, atau dalam bahasa sederhana untuk gaji dan lain-lain. Ternyata sekarang meningkat mendekati 95 persen," ujarnya.

Kualitas infrastruktur daerah yang rendah ini akhirnya berakibat pada kinerja perusahaan. Hasil survei TKED 2011 ini menyatakan, 27 persen perusahaan di daerah mengaku kinerja mereka terhambat oleh masalah infrastruktur.

Berdasarkan persentase responden, Nusa Tenggara Barat (51 persen), Maluku (51 persen), dan Sulawesi Tenggara (46 persen) merupakan daerah yang paling besar terkendala kinerja perusahaannya oleh karena infrastruktur.

Oleh karena itu, ia pun menyebutkan  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai salah satu solusinya. Mengingat rencana induk (masterplan) ini sifatnya sektoral, yang melibatkan enam koridor dengan para gubernur dan menteri memimpin masing-masing koridor.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan oleh KPPOD dan TAF, yang didukung pula oleh Australian Aid, dilakukan terhadap 245 kabupaten dan kota yang tersebar di 19 provinsi. Survei pun dilakukan kepada para pemilik atau manajer suatu usaha. Hasil pengukuran didasarkan atas sembilan indikator, di mana infrastruktur salah satunya.