Indonesia Butuh Bantuan, Tapi Harus Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia membutuhkan bantuan dari donor dan swasta, demi meningkatkan perdagangan yang dapat membantu isu pembangunan. Namun, kejelasan dan konkrit penggunaan harus diketahui sebelum meminta bantuan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dalam konferensi pers "Regional Review Meeting on Aid For Trade," di Jakarta, Selasa ( 14/6/2011 ).

"Artinya, kapasitas negara berbeda untuk dapat menikmati peningkatan perdagangan melalui akses pasar. Bagaimana negara yang pembangunannya lebih terbelakang, misalnya dalam kasus ASEAN, (yaitu) Kamboja, Myanmar, dan Laos, itu benar-benar menikmati pembangunan," ungkap Mari.

Mari pun menyebutkan, selama ini bantuan perdagangan untuk Indonesia ada yang berbentuk bantuan, dan pinjaman, seperti halnya pinjaman untuk pembangunan infrastruktur. "Kalau untuk infrastruktur, saya rasa ada sebagian yang soft loan," tambahnya.

Sementara itu, hibah (grant) biasanya ditujukan untuk membantu lembaga dan sumber daya manusia. Termasuk untuk swasta hingga petani.

Dalam mendapatkan dan mengaplikasikan bantuan perdagangan itu agar efektif, ia pun menjelaskan, sebagai negara harus jelas dalam mengidentifikasi kebutuhan dan konkritnya seperti apa. "Kunci utamanya sebetulnya disitu. Nah barulah kita mintanya ini grant, kita mintanya melibatkan swasta kita, (dan bantuan) ini kita minta melibatkan petani kita," ungkapnya.

Menurutnya, kalau dorongan hanya dari donor saja, kepentingan donor pun bisa masuk. Dengan demikian, dorongan harus dari pihak yang menginginkan bantuan.