Tarikan Sumbangan PTN Akan Dikendalikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluhan orangtua calon mahasiswa akan tingginya biaya sumbangan yang harus dibayarkan setelah dinyatakan lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), direspons oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso mengatakan, pihaknya akan membuat aturan yang mengikat universitas dalam menentukan besaran sumbangan yang harus dibayarkan calon mahasiswa. Selama ini, ia mengakui, penarikan sumbangan menjadi otoritas masing-masing universitas.

"Sumbangan itu akan diatur. Tidak boleh memaksa. Kalau sekarang ini memang masih menjadi otoritas kampus," kata Djoko di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Djoko mengatakan, seharusnya untuk besaran sumbangan tidak dipaksakan. "Sebaiknya memang kalau menyumbang, jangan terpaksa. (kalau harus), itu namanya maksa. Intinya, kalau menyumbang itu ikhlas. Sumbangan seperti itu yang boleh," tambahnya.

Ia mencontohkan, salah satu formulasi aturan yang menjadi alternatif untuk menentukan besaran sumbangan adalah dengan membuat batasan besaran. Misalnya, untuk orangtua yang berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan, maka tarikan sumbangannya tidak boleh lebih dari dua kali lipat gaji. Sebaliknya, jika lebih dari Rp 10 juta per bulan akan ditetapkan besaran yang proporsional.

" Ke depan, sumbangan ini memang harus dikendalikan. Yang penting ada usaha menolong pihak yang ekonominya lemah. Tapi, orang nyumbang jangan dilarang. Uang sumbangan itu digunakan untuk membantu mereka yang ekonominya lemah," ujar Djoko.

Ketika ditanya, bagaimana jika ada calon mahasiswa yang mundur hanya karena tak mampu membayar sumbangan, Djoko berjanji, pihaknya akan memfasilitasi untuk mencari jalan keluar.

"Kita akan bikin disposisi ke rektor untuk menyelesaikan masalah tersebut," ujarnya.

Akan tetapi, hingga saat ini, menurutnya, belum ada laporan mengenai hal itu. "Tidak boleh keluar hanya karena hambatan biaya," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, banyak orangtua yang merasa terkejut setelah anaknya diterima di PTN, ternyata biaya yang harus dibayarkan sangat mahal. Biaya yang dikenakan bagi calon mahasiswa berbeda untuk setiap jurusan. Di Universitas Gadjah Mada, misalnya, banyak orangtua yang meminta keringanan biaya atau diperbolehkan mengangsur biaya sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA). Kepala Bidang Humas dan Keprotokolan UGM Suryo Baskoro mengatakan, keluhan tingginya biaya SPMA dari sejumlah orangtua calon mahasiswa kemungkinan disebabkan kurangnya komunikasi antara calon mahasiswa dan orangtua mereka. Menurutnya, semua biaya dan kewajiban orangtua maupun calon mahasiswa sudah tercantum dalam situs sejak calon mahasiswa mendaftar.