Pemerintah Tak Tegas, Kisruh Harga BBM Marak

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pemerintah menerapkan disparitas harga yang relatif tinggi antara bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi mulai menimbulkan kekisruhan. Antrean kendaraan membeli BBM bersubsidi terus terjadi. Kondisi ini diperkeruh maraknya pengecer BBM.

Disparitas harga BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi yang mencapai Rp 3.000 sampai Rp 3.500 per liter mulai mengundang kekisruhan di Tarakan, Kalimantan Timur. Lebih dari 100 pengecer BBM, Selasa (19/7/2011), berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Tarakan menuntut diperbolehkan membeli BBM bersubsidi di agen premium dan minyak solar ataupun di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

”Seminggu ini kami tidak berjualan karena dilarang beli BBM. Kami hanya penjual botolan karena butuh makan,” ucap Ridwan AK, perwakilan pengecer.

Aviliani, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Selasa, mengatakan, ketidaktegasan sikap pemerintah dalam memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi malah menimbulkan ketidakpastian bagi banyak pihak. Bahkan, beberapa pihak merugi akibat antrean di banyak SPBU.

”Saat ini kacau. Karena truk merasa berhak mendapat solar bersubsidi, mereka antre berjam-jam. Apakah tidak dipikirkan, antrean ini telah menghambat distribusi barang? Ini, kan, merugikan,” ujar Aviliani.

Lebih Lengkap Baca KOMPAS