Gara-gara Nazar, Harga BBM Batal Naik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tampaknya tidak tertarik dengan usulan IMF (Dana Moneter Internasional) dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) agar menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar tahun ini.

Demikian dikemukakan Pengamat Ekonomi, Ryan Kiryanto, Sabtu (23/7/2011). "Saya punya keyakinan Pemerintah tidak akan naikkan harga BBM," kata Ryan.

Menurut Ryan, ada sejumlah pertimbangan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Di antaranya partai politik penguasa di pemerintahan yakni Partai Demokrat saat ini tengah dalam sorotan publik atas dugaan kasus Mantan Bendahara M Nazaruddin. "Risiko politiknya tambah besar kalau menaikkan harga BBM," kata dia.

Dijelaskan pemerintahan yang berbasis Partai Demokrat saat ini tengah berada dalam tekanan politik dengan ramainya pergunjingan soal Nazaruddin. Di tengah sorotan publik itu karena Nazaruddin itu, Pemerintah yang dimotori Partai Demokrat tidak mau menambah risiko dengan menaikkan harga BBM. "Yah mungkin, gara-gara tekanan politik yang berisiko karena Nazaruddin," canda Ryan.

Selain itu, Ryan juga mengatakan jika harga BBM naik maka yang paling kena dampaknya adalah masyarakat miskin pengguna BBM bersubsidi. "Terutama para nelayan," ujarnya

Jika harga BBM naik, menurut Ryan juga akan berpengaruh pada kenaikkan tingkat inflasi. "Kalau harga BBM dan tarif listrik tidak naik maka tingkat inflasi bisa 5 persen tahun ini," ujar dia.

Dikatakan sinyal pemerintah tidak menaikkan harga BBM juga bisa dilihat dari upaya pemerintah menaikkan budget subsidi dalam APBN sebesar Rp 150 triliun khusus untuk subsidi listrik dan BBM. "Tentu ini menambah defisit APBN," kata Ryan.

Namun demikian, Ryan menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan mengambil kebijakan menambal defisit 2,1 persen itu (Rp 500 triliun). "Kebijakannya, kemungkinan pemerintah akan berlakukan tax atau pajak untuk UKM. Besarannya 2,5-5 persen," ujar Ryan.

Dia menegaskan jika kebijakan ini akan mendapatkan resistensi dari pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah). "Dengan pendapatan UKM yang kecil tapi dikenakan pajak maka konsekuensinya pelaku UKM akan menaikkan harga produk. Ini akan membuat tingkat inflasi tambah tidak akan terkendali," ujarnya.