Indahnya RUU BPJS, Asal....

Kompas.com - 29/07/2011, 10:56 WIB
EditorHeru Margianto

KOMPAS.com  —  Pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kembali diperpanjang dalam satu kali masa sidang DPR RI atau sekitar tiga bulan mendatang.  Dengan demikian, pembahasan RUU ini akan masuk ke kali keempat masa sidang dewan (baca: Langkah Linglung RUU BPJS).

DPR sudah berulang kali menyatakan kekesalannya kepada pemerintah karena perdebatan sejumlah poin yang tak kunjung rampung.  Kalaupun rampung, waktunya terlalu panjang.

Sepanjang masa pembahasannya, RUU ini mengundang kontorversi. Di satu pihak, RUU ingin dipahami sebagai jaminan sosial negara atas rakyatnya. Oleh karena itu, ada semangat baik yang layak didukung.

Namun, di pihak lain, sejumlah persoalan menyangkunt implementasi niat baik ini belum juga rampung menemukan kata sepakat. DPR dan pemerintah masih menemukan jalan buntu menyangkut transformasi empat badan usaha milik negara (BUMN) yang kini menjalankan fungsi jaminan sosial yaitu PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes. Pemerintah menghendaki proses transformasi dilakukan bertahap, sementara DPR ingin transformasi menyeluruh dilakukan segera.

Di luar perdebatan itu, ada kelompok lain yang menolak RUU tersebut. Ada kekhawatiran, demikian kelompok ini, kepentingan asing yang ingin memanfaatkan mobilisasi dana masyarakat Indonesia berada di balik desakan pengesahan RUU tersebut. Kelompok ini juga menganggap RUU tersebut sesungguhnya tak bersahabat dengan kelompok masyarakat kurang mampu karena setiap orang diwajibkan membayar premi layaknya asuransi untuk bisa mendapatkan jaminan sosial (baca: Mereka Menolak RUU BPJS)

Menanggapai kontroversi ini, peneliti Institute for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng mengatakan, sebenarnya tak ada yang salah dengan RUU BPJS itu sendiri. Pasalnya, rakyat sangat membutuhkan haknya terkait jaminan sosial segera dipenuhi.

Menurut catatan DPR, baru 24 juta jiwa di Indonesia yang terlindungi jaminan sosial oleh empat BUMN.  Sementara 70 juta jiwa lainnya sudah terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Sisanya, 164 juta jiwa belum terlindungi jaminan apa-apa oleh negara.

Berikut petikan wawancara Kompas.com dengan Salamuddin mengenai pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) antara pemerintah dan DPR dalam satu masa sidang terakhir. Ia juga mengungkap soal harapan tentang BPJS yang benar-benar bermanfaat pada publik.

Bagaimana penilaian Anda terhadap pembahasan RUU BPJS saat ini?

Spirit-nya ada bahwa ini mau menyelenggarakan satu jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat. Ini sudah benar. Cuma menjadi salah ketika dia menggunakan asas kepersertaan wajib; setiap orang harus membayar iuran untuk menjadi peserta. Di situ salahnya pertama.

(Anggota Pansus RUU BPJS dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, mengklarifikasi soal iuran tersebut. Menurut dia, negara akan membayar iuran untuk rakyat miskin yang memang tidak mampu. Selengkapnya silakan baca di sini.)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

    Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

    Whats New
    Rencana Rights Issue Batal, HK Metals Cari Pengendali Baru

    Rencana Rights Issue Batal, HK Metals Cari Pengendali Baru

    Whats New
    Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

    Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

    Spend Smart
    Apa Itu PKWTT dalam Hubungan Kerja?

    Apa Itu PKWTT dalam Hubungan Kerja?

    Work Smart
    Juli 2022, Setoran Dividen BUMN ke Negara Tembus Rp 37,91 Triliun

    Juli 2022, Setoran Dividen BUMN ke Negara Tembus Rp 37,91 Triliun

    Whats New
    Rights Issue Garuda Indonesia Tertunda, Bagaimana dengan Pencairan Dana PMN dari Pemerintah?

    Rights Issue Garuda Indonesia Tertunda, Bagaimana dengan Pencairan Dana PMN dari Pemerintah?

    Whats New
    BRI Setor Dividen ke Kas Negara Rp 14 Triliun, Pertamina Baru Rp 730 Miliar

    BRI Setor Dividen ke Kas Negara Rp 14 Triliun, Pertamina Baru Rp 730 Miliar

    Whats New
    Mendag: Perdagangan Pakaian Bekas Tidak Dilarang, Tapi...

    Mendag: Perdagangan Pakaian Bekas Tidak Dilarang, Tapi...

    Whats New
    Garuda Pastikan Harga Tiket Belum Akan Naik

    Garuda Pastikan Harga Tiket Belum Akan Naik

    Whats New
    Lowongan Kerja Kimia Farma untuk S2, Ini Posisi dan Persyaratannya

    Lowongan Kerja Kimia Farma untuk S2, Ini Posisi dan Persyaratannya

    Work Smart
    [POPULER MONEY] Pertamina Diminta Kendalikan BBM Subsidi | Daftar 10 BUMN Penyetor Dividen Terbesar ke RI

    [POPULER MONEY] Pertamina Diminta Kendalikan BBM Subsidi | Daftar 10 BUMN Penyetor Dividen Terbesar ke RI

    Whats New
    Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI dan Batas Maksimal Transaksinya

    Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI dan Batas Maksimal Transaksinya

    Whats New
    Biaya Variabel: Pengertian, Contoh, dan Bedanya dengan Biaya Tetap

    Biaya Variabel: Pengertian, Contoh, dan Bedanya dengan Biaya Tetap

    Earn Smart
    Wamenaker: Saya Ingin Penempatan PMI ke Malaysia Harus Mutual Benefit

    Wamenaker: Saya Ingin Penempatan PMI ke Malaysia Harus Mutual Benefit

    Whats New
    Berkunjung ke Raja Ampat, Luhut Minta Kebersihan Lingkungan Terus Dijaga

    Berkunjung ke Raja Ampat, Luhut Minta Kebersihan Lingkungan Terus Dijaga

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.