ICW Pelajari Laporan Tahunan Jamsostek

JAKARTA, KOMPAs.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak hanya menerima begitu saja Laporan Tahunan PT PT Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsostek) 2010, tetapi akan mendalami laporan dan data-data lainnya terkait keuangan dan investasi perusahaan itu. Selain ke Jamsostek, ICW dan KAJS juga meminta informasi di PT Taspen, PT Askes dan PT Asabri.

Hal itu diungkapkan peneliti senior ICW, Febri Hendri, seusai menerima Laporan Tahunan 2010 PT Jamsostek dari Kepala Biro Humas, M Sarjan Lubis, di Gedung Jamsostek, Jakarta, Jumat (12/8/2011).

"Kami akan dalami dulu. Kalau laporan ini kurang, kami akan minta informasi lainnya," ucap Febri, yang didampingi sejumlah aktivis Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), antara lain Indra Munaswar dan Andriko Odang.

Sebelumnya, sekitar 30-an orang aktivis ICW dan KAJS menggelar aksi bersama di depan Gedung Jamsostek, Jakarta. Mereka menyatakan dukungannya terhadap RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang akan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), selain meminta keterbukaan Jamsostek dan tiga BUMN lainnya dalam memberikan informasi soal kinerja keuangan dan investasi perusahaan.

"Informasi di empat BUMN itu akan dipelajari, mulai dari remunerasi, insentif, dan tantiem direksi serta investasi dan dana titipan lainnya seperti besaran dana, strategi, keputusan, keutungan dan penggunaannya," tambah Febri.

Menurut Febri, keterbukaan publik sangat diperlukan untuk mencegah korupsi di mana pun, termasuk di empat BUMN. "Kami percaya, dengan dijadikan BPJS serta keluar dari BUMN, empat BUMN itu akan terbuka. Jika sudah terbuka, peluang korupsi akan kecil," jelas Febri.

Ditanya kemungkinannya ICW dan KAJS mencurigai adanya korupsi di Jamsostek sehingga meminta informasi, Sarjan menepis. "Tidak, silakan saja kami, kami terbuka," kata Sarjan.

Sejauh ini, empat BUMN itu menolak dilebur menjadi BPJS meskipun pemerintah dan DPR sepakat adanya transformasi kelembagaan, karyawan, set dan program Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri. Panitia Khusus DPR bersama pemerintah saat ini tengah membahas RUU BPJS.