Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Integrasi Papua Digugat

Kompas.com - 15/08/2011, 16:45 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sejarah bergabungnya Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia digugat. Gugatan tersebut menjadi tema utama buku tulisan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut berjudul Aspek Hukum Adanya Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Peluncuran buku yang digelar, Senin (15/8/2011) di Waena, Jayapura, Papua itu dihadiri oleh sekitar 100 tamu undangan. Dalam acara tersebut, hadir pula Pendeta Socrates Sofyan Yoman dan Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama LSM Papua Septer Manufandu. Mereka hadir sebagai pembahas buku tersebut.

Menurut Forkorus Yaboisembut, yang terjadi atas Papua adalah proses aneksasi. Karena menurutnya, kemerdekaan Papua telah dinyatakan pada tanggal 19 Oktober 1961 melalui sebuah manifesto politik yang ditandatangani oleh Badan Pengurus Komite Nasional Papua. Hal itu dikuatkan pengibaran Bintang Kej ora bersama-sama dengan Bendera Belanda pada tanggal 1 Desember 1961.

Proses aneksasi atas Papua menurut Forkuros Yaboisembut dimulai 19 Desember 1961 ketika Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora di Alun-Alun Utara Kota Yogyakarta.

Klaim bahwa wilayah Papua Barat adalah bagian dari wilayah Indonesia ditolak oleh Forkorus. Baginya, sejak semula Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Meskipun berada dibawah Belanda, Indonesia dan Papua Barat masing-masing memiliki pemerintahan sendiri.

Papua Barat dengan ibukota Hollandia berada dalam wilayah Nederlands Nieuw Guinea, sementara itu Indonesia mewarisi Hindia Belanda dari Sabang hingga Amboina dengan basis utama di Batavia atau Jakarta.

Forkorus juga menyebutkan, tak ada seorang Papua pun yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia baik sejak era Sumpah Pemuda hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Bagi Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama LSM Papua Septer Manufandu, upaya untuk menggali sejarah tersebut penting. Hal itu dapat menjadi bahan bagi masyarakat Papua untuk berdialog dengan Jakarta.

Buku tersebut menurutnya memberi masukan tentang persoalan mana yang perlu atau dapat dibahas bersama, karena dalam buku tersebut Forkorus ternyata banyak menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi antara tahun 1961 hingga 1963 sebagai basis gugatan terkait aneksasi Indonesia atas Papua Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Whats New
Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan 'Transfer Pricing'

Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan "Transfer Pricing"

Whats New
OJK Sebut Pangsa Pasar Perbankan Syariah Capai 7,38 Persen Per Maret 2024

OJK Sebut Pangsa Pasar Perbankan Syariah Capai 7,38 Persen Per Maret 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com