Infrastruktur Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 16/08/2011, 13:48 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Muhammad Said Didu, menyebutkan pembangunan infraktruktur mutlak dipenuhi dalam mewujudkan rencana pembangunan pemerintah yang menerapkan prinsip pro-poor, pro-growth, dan pro-job.

"Ada kebijakan (pemerintah) yang tidak searah. Pemerintah ingin mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi di sisi lain belanja (APBN) justru besar ke yang bukan infrastruktur," ujar Said kepada Kompas.com, via telepon, Selasa ( 16/8/2011 ).

Ia mengatakan seharusnya porsi anggaran subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, harus dialihkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur. "Subsidi BBM sangat tidak sehat," tambah dia. Ini mengingat anggaran ini hanya dinikmati masyarakat yang mempunyai kendaraan. Bukan masyarakat di daerah yang kebanyakan tidak punya kendaraan.

Menurut Said, kondisi infrastruktur di Indonesia masih jauh dari bagus. "Infrastruktur kita sangat rendah di antara negara-negara yang pertumbuhan ekonominya bagus di wilayah Asia-Pasifik," ungkap dia.

Ia pun mencontohkan, biaya logistik dari Jawa Timur ke Jakarta lebih mahal ketimbang dari Thailand atau Vietnam ke Jakarta.  Hal tersebut merupakan contoh dari betapa buruknya kondisi infrastruktur di tanah air. "Intinya kalau mau pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, infrastruktur harus diperbaiki," tegas dia.

Bagaimana caranya? Ia menyebutkan, pendanaan untuk infrastruktur yang pertama kali bersumber dari APBN. Jika APBN tidak sanggup memberikan alokasi dana yang cukup, maka pemerintah perlu memperlonggar sejumlakh peraturan.

"Kalau APBN tidak kuat, maka perlonggar peraturan agar swasta dan BUMN bisa masuk untuk membiayai infrastruktur," ungkap dia yang menyebutkan peraturan mengenai pembebasan lahan dan mekanisme pembiayaan perlu untuk diperlonggar.

Lebih lanjut, ia berharap agar mekanisme politik dikurangi dalam sejumlah pengambilan keputusan terkait infrastruktur. "Kurangi mekanisme politik, seperti dalam penetapan tarif tol, kereta api. (Karena ini) investor jadi tidak tertarik (untuk masuk)," sebutnya.

Perlu diketahui, anggaran APBN dan APBD tahun 2011 yang dialokasikan untuk pembangunan hanya 12 persen. Ini lebih kecil ketimbang anggaran untuk pegawai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.