Infrastruktur Kunci Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Muhammad Said Didu, menyebutkan pembangunan infraktruktur mutlak dipenuhi dalam mewujudkan rencana pembangunan pemerintah yang menerapkan prinsip pro-poor, pro-growth, dan pro-job.

"Ada kebijakan (pemerintah) yang tidak searah. Pemerintah ingin mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi di sisi lain belanja (APBN) justru besar ke yang bukan infrastruktur," ujar Said kepada Kompas.com, via telepon, Selasa ( 16/8/2011 ).

Ia mengatakan seharusnya porsi anggaran subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, harus dialihkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur. "Subsidi BBM sangat tidak sehat," tambah dia. Ini mengingat anggaran ini hanya dinikmati masyarakat yang mempunyai kendaraan. Bukan masyarakat di daerah yang kebanyakan tidak punya kendaraan.

Menurut Said, kondisi infrastruktur di Indonesia masih jauh dari bagus. "Infrastruktur kita sangat rendah di antara negara-negara yang pertumbuhan ekonominya bagus di wilayah Asia-Pasifik," ungkap dia.

Ia pun mencontohkan, biaya logistik dari Jawa Timur ke Jakarta lebih mahal ketimbang dari Thailand atau Vietnam ke Jakarta.  Hal tersebut merupakan contoh dari betapa buruknya kondisi infrastruktur di tanah air. "Intinya kalau mau pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, infrastruktur harus diperbaiki," tegas dia.

Bagaimana caranya? Ia menyebutkan, pendanaan untuk infrastruktur yang pertama kali bersumber dari APBN. Jika APBN tidak sanggup memberikan alokasi dana yang cukup, maka pemerintah perlu memperlonggar sejumlakh peraturan.

"Kalau APBN tidak kuat, maka perlonggar peraturan agar swasta dan BUMN bisa masuk untuk membiayai infrastruktur," ungkap dia yang menyebutkan peraturan mengenai pembebasan lahan dan mekanisme pembiayaan perlu untuk diperlonggar.

Lebih lanjut, ia berharap agar mekanisme politik dikurangi dalam sejumlah pengambilan keputusan terkait infrastruktur. "Kurangi mekanisme politik, seperti dalam penetapan tarif tol, kereta api. (Karena ini) investor jadi tidak tertarik (untuk masuk)," sebutnya.

Perlu diketahui, anggaran APBN dan APBD tahun 2011 yang dialokasikan untuk pembangunan hanya 12 persen. Ini lebih kecil ketimbang anggaran untuk pegawai.