Harga BBM Tidak Naik, Harus Ada Alasannya

Kompas.com - 12/09/2011, 11:28 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Economics, Industry, and Trade (Econit), Hendri Saparini, menyesalkan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam mengatur harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan alasan kenapa harga BBM tidak dinaikkan.

"Kalau sekarang ini tidak dinaikkan harga BBM-nya, mustinya harus ada reason (alasan) secara ekonomi. Artinya ini tidak dinaikkan karena, misalnya, ekonomi tidak akan sanggup menanggung, daya beli masyarakat sekian persen tidak akan sanggup menanggung. (Atau alasan) yang ketiga, APBN jadi masalah karena adanya kenaikan harga minyak dan sebagainya, sebagainya," ujar Hendri sebelum memulai rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (12/9/2011).

Akan tetapi, apa yang dikemukakannya oleh Hendri tersebut, belum dilakukan oleh pemerintah. "Pokoknya tidak dinaikkan harga BBM, (tapi) tanpa melakukan koreksi," tambah dia.

Padahal, Hendri menyebutkan, penggelembungan subsidi BBM hanya hasil dari kesalahan kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi, lanjut dia, pemerintah semakin tidak memperhatikan transportasi publik. "Di banyak provinsi, transportasi publik itu sudah hilang, berarti kan akan berganti dengan trasportasi pribadi, tentu ini akan meningkatkan konsumsi BBM," sebut Hendri.

Sebagai solusi, ia menyampaikan, semestinya DPR dan pemerintah harus adu argumentasi antara pihak yang setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan pihak yang menolak. "Argumennya bukan pada argumen angka semata, tapi argumen kepada background kebijakan yang mendasari kenapa tidak naik dan naik," tegas Hendri.

Seperti yang diberitakan, pemerintah belum terlihat akan membahas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan tingkat inflasi yang masih rendah, pemerintah sebenarnya punya kesempatan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Terhadap hal ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak mau berkomentar lebih jauh. Ia berpendapat, pemerintah akan terus mencermati koreksi harga komoditas dunia, khususnya minyak mentah. "Kalau ada koreksi harga menurun, tentu akan bisa membuat upaya pengendalian inflasi lebih mudah di tahun 2012," ujar Agus, di Jakarta, Jumat (9/9/2011).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kode Bank BCA dan Bank Swasta Lain untuk Keperluan Transfer

Ini Kode Bank BCA dan Bank Swasta Lain untuk Keperluan Transfer

Work Smart
Pertamina Impor Elpiji dari Perusahaan Migas UEA

Pertamina Impor Elpiji dari Perusahaan Migas UEA

Whats New
Harga Saham Tesla Merosot, Kekayaan Musk Hilang Rp 378 Triliun

Harga Saham Tesla Merosot, Kekayaan Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Mau Ubah Gaya Hidup Jadi 'Less is More'? Begini Cara Memulainya

Mau Ubah Gaya Hidup Jadi "Less is More"? Begini Cara Memulainya

Earn Smart
[POPULER MONEY]  Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian | Penumpang Wings Air Buka Jendela Darurat

[POPULER MONEY] Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian | Penumpang Wings Air Buka Jendela Darurat

Whats New
Harga Emas Turun, Saatnya Beli?

Harga Emas Turun, Saatnya Beli?

Earn Smart
Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari 'Ghosting' | Seni Merayakan 'Ghosting' | Dampak 'Sidebarring' dengan Pasangan

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari "Ghosting" | Seni Merayakan "Ghosting" | Dampak "Sidebarring" dengan Pasangan

Whats New
Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Whats New
Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Whats New
Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Whats New
Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Work Smart
Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan 'Jirolupat' | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan "Jirolupat" | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

Rilis
Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X