Indonesia Harus Punya UU Batik

Kompas.com - 17/09/2011, 14:01 WIB
EditorMarcus Suprihadi

PEKALONGAN, KOMPAS.com — Sudah saatnya Indonesia mengatur perlindungan dan pelestarian terhadap batik dengan mempunyai Undang-Undang Batik.

Staf Ahli Kementerian Perindustrian Fauzi Azis dalam dialog dengan sejumlah perajin batik di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (17/9/2011), mengatakan, "UU Batik diperlukan untuk lebih menjamin secara hukum tentang masa depan batik Indonesia sebagai produk budaya dan penggerak ekonomi kerakyatan."

Ada pun alasan diperlukannya UU, menurut Fauzi, secara de jure dan de facto oleh UNESCO, batik telah diakui sebagai warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia.

Sebagai warisan budaya, batik wajib dilindungi, dilestarikan, dibina, dan dikembangkan, baik dalam hubungannya dengan budaya maupun ekonomi. Romi Oktabirawa, perajin batik Wiradesa, mengatakan, buku-buku batik masih merupakan simpul-simpul kecil. Belum komprehensif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

    Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

    Whats New
    Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

    Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

    Whats New
    Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

    Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

    Whats New
    Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

    Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

    Work Smart
    Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

    Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

    Whats New
    Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari 'Middle Income Trap'

    Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari "Middle Income Trap"

    Whats New
    Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

    Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

    Whats New
    Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

    Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

    Whats New
    Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

    Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

    Spend Smart
    Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

    Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

    Whats New
    Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

    Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

    Spend Smart
    Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

    Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

    Whats New
    Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

    Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

    Spend Smart
    [POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

    [POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

    Whats New
    Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

    Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.