Politik Energi Kita

Oleh Eddy Purwanto

Presiden SBY, dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2012 (16/8), menargetkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 16 persen dibandingkan dengan target APBN Perubahan 2011, menjadi Rp 1.019,3 triliun.

Penerimaan pajak ini memberikan kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara. Rasio pajak ditargetkan meningkat dari 12,2 persen (2011) menjadi 12,6 persen (2012) kendati sebagian pengamat memandang itu masih jauh dari harapan. Keprihatinan justru timbul dari rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kontribusinya terhadap total pendapatan negara semakin menurun, tahun 2012 tinggal 21 persen.

Pada 2012, sebagai bagian dari PNBP, pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor sumber daya alam Rp 172,9 triliun, turun 12,42 persen dari target APBN-P 2011, yaitu Rp 192 triliun.

Rincian penerimaan SDA 2012 masih didominasi penerimaan migas (Rp 156 triliun) dan sisanya penerimaan SDA nonmigas (Rp 16,9 triliun). Penerimaan migas dipatok dengan asumsi lifting minyak 950.000 barrel per hari (bph), harga minyak ICP 90 dollar AS/barrel, lebih rendah dari patokan APBN-P 2011, yaitu 95 dollar AS/barrel dan cost recovery yang melonjak dari 12,5 miliar dollar AS pada APBN-P 2011 jadi 13,3 miliar dollar AS dalam RAPBN 2012. Faktor-faktor ini yang menyebabkan kontraksi penerimaan migas 2012.

Kendati lima tahun terakhir kontribusi SDA migas terhadap penerimaan nonpajak rata rata masih 61,2 persen, angkanya dikhawatirkan cenderung terus menurun. Terhadap total pendapatan negara, pangsa penerimaan migas lima tahun terakhir juga menurun, tahun 2006 masih 32 persen dan 2011 diperkirakan tinggal 18 persen. Di satu sisi positif karena negara seharusnya tak lagi menggantungkan pendapatan dari SDA, terutama sumber daya tak terbarukan seperti migas, dengan menggali sumber penerimaan dari sektor lain, seperti perpajakan, industri, jasa, perbankan, tetapi di sisi lain, volume migas khususnya minyak bumi masih sangat diharapkan bertahan lebih lama dari 2025.

Energi baru dan terbarukan sulit berkembang karena penguasa masih memanfaatkan minyak sebagai komoditas politik dan perangkat politik populis sehingga sulit menurunkan secara nyata pangsa minyak dalam bauran energi nasional. Sementara produksi minyak kian menurun sehingga untuk menutupi kekurangan, pemerintah terpaksa menambah belanja minyak dan subsidi yang cenderung kian mahal.

Para pakar perminyakan yang memercayai teori King M Hubbert memperkirakan produksi minyak Indonesia 2025 tinggal 450.000 bph, sedangkan konsumsi minyak akan mencapai 1,5 juta bph-2 juta bph sehingga Indonesia harus belanja minyak 1 juta bph-1,5 juta bph dengan harga kesetimbangan baru sangat mahal (prediksi Brian Hicks bisa mencapai 300 dollar AS/barrel). Gap berkepanjangan antara kesiapan energi alternatif dan kelangkaan minyak dibarengi tingginya harga minyak dunia akan menjadi pemicu krisis energi kronis pada masa depan.

Rekomersialisasi kontrak

Di luar minyak, SDA yang masih dapat diandalkan adalah gas bumi. Cadangan bisa bertahan 60 tahun lebih. Pada masa sulit, pemerintah masih punya harapan meningkatkan nilai komersial kontrak jual-beli gas—domestik ataupun ekspor—sehingga mampu mendongkrak PNBP sekaligus menutupi kontraksi penerimaan negara dari sektor migas.