Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik

JAKARTA, KOMPAS.com -- Badan Anggaran DPR dan pemerintah sepakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam Rancangan APBN tahun anggaran 2012. Untuk menekan subsidi, kedua pihak sepakat mengalokasikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Demikian kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Selasa (11/10/2011) di Jakarta.

Adapun basis perhitungan volume BBM bersubsidi untuk tahun 2012 sebanyak 40 juta kilo liter. Sebagian dari total volume BBM bersubsidi jenis premium, yakni sebesar 2,5 juta kilo liter di antaranya ditahan di Kementerian Keuangan dan dimasukkan dalam cadangan risiko fiskal.

Porsi BBM bersubsidi itu baru bisa dicairkan setelah dievaluasi pada pembahasan APBN Perubahan 2012. Namun Fraksi Partai Golkar Badan Anggaran DPR berpandangan, bagian dari porsi volume BBM bersubsidi diusulkan sebesar 4 juta kilo liter. Dengan harga subsidi Rp 2.500 per liter, maka besaran penghematan subsidi Rp 10 triliun.

Sebelumnya, pemerintah mengajukan dua alternatif volume BBM bersubsidi untuk Rancangan APBN tahun anggaran 2012. Hal ini diikuti penerapan strategi pengaturan BBM bersubsidi.

Agus Martowardojo menyatakan, dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi premium sekitar 8 persen selama 5 tahun terakhir dan tanpa upaya pengaturan, volume BBM bersubsidi untuk tahun 2012 diperkirakan mencapai 43,7 juta kiloliter.

Atas dasar itu, pemerintah mengajukan dua alternatif volume BBM bersubsidi. Alternatif pertama, berdasarkan nota keuangan dan RAPBN 2012, pemerintah akan mengatur konsumsi BBM bersubsidi, khususnya premium, sehingga volume konsumsi BBM bersubsidi dapat dibatasi menjadi 40 juta kiloliter.

Alternatif kedua, dengan menerapkan strategi yang lebih komprehensif dan detail, pemerintah berkomitmen untuk dapat menurunkan volume konsumsi BBM bersubsidi, khususnya premium, untuk tahun 2012 menjadi 37,8 juta kiloliter.

Dengan skenario kedua ini, berarti volume konsumsi BBM bersubsidi 5,9 juta kiloliter lebih rendah dari volume konsumsi BBM bersubsidi tanpa upaya pengaturan. Hal ini terdiri dari premium 22,2 juta kiloliter, minyak tanah dan solar 15,6 juta kiloliter.